TOMBAK RAKYAT.COM, JAKARTA – Spanduk putih besar itu membentang di depan Gedung DPR RI, membawa pesan yang menyesakkan dada: “Anggaran Pendidikan Bukan ANGKA, Tapi Investasi Masa Depan ANAK BANGSA.”
Di bawah terik matahari Jakarta, Rabu (11/2/2026), wajah-wajah pejuang tanpa tanda jasa dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia berkumpul.
Mereka tidak menuntut kemewahan, mereka hanya menuntut keadilan atas hak yang selama ini dikebiri oleh regulasi.
Pengabdian Belasan Tahun yang Seolah Tak Berarti
Bagi ribuan guru honorer di madrasah swasta, dedikasi belasan hingga puluhan tahun seolah membentur tembok tebal bernama aturan seleksi PPPK.
Saat rekan-rekan mereka di sekolah negeri diberikan karpet merah untuk memperbaiki nasib, guru madrasah swasta justru merasa “terancam punah” dari sistem pendidikan nasional.
“Kami mengajar anak bangsa yang sama, di bawah bendera Merah Putih yang sama, namun mengapa pintu menjadi ASN atau PPPK tertutup rapat bagi kami hanya karena status ‘swasta’?” ujar salah satu orator aksi dengan suara bergetar.
Jeritan di Balik Honor Rp300 Ribu
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Di tengah tuntutan biaya hidup yang kian mencekik, banyak guru madrasah swasta yang masih bertahan dengan honor “sedekah”
berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Mereka bertahan hanya demi melihat generasi muda tetap berakhlak, namun negara seolah abai terhadap perut dan masa depan para pendidiknya sendiri.
Ketua Umum PGM Indonesia menegaskan bahwa regulasi saat ini sangat tidak adil.
Guru swasta bahkan tidak diberikan kesempatan untuk sekadar ikut berkompetisi dalam seleksi PPPK.
Padahal, pengorbanan mereka dalam membangun fondasi karakter bangsa di pelosok-pelosok daerah tidak kalah besar dari guru di sekolah negeri.
Menuntut Keadilan, Bukan Belas Kasihan
Dalam aksi damai ini, para guru membawa tuntutan tegas kepada Pemerintah dan DPR RI:
- Buka Jalur Afirmasi: Berikan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk mengikuti seleksi PPPK tanpa diskriminasi status sekolah.
- Revisi Regulasi: Ubah aturan yang selama ini memenjarakan nasib guru swasta dalam ketidakpastian.
- Pengakuan Negara: Negara harus hadir memberikan jaminan kesejahteraan yang layak sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan selama berpuluh-puluh tahun.
“Kami bukan beban negara, kami adalah investasi bangsa,” tulis salah satu poster yang diusung.
Jika pemerintah terus menutup mata, maka lonceng kematian bagi dedikasi guru madrasah swasta akan segera berbunyi, meninggalkan luka mendalam bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia.
Para guru ini hanya ingin satu hal: diakui oleh negaranya sendiri sebelum mereka memasuki masa pensiun.
Sebab, mencerdaskan bangsa adalah tugas negara, dan mereka telah mengambil peran itu dengan penuh pengorbanan, meski tanpa imbalan yang setimpal.
