Foto: Dr. Gugun El Guyani, S.H.I., LL.M., Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga, Achmad Zuhri, M.I.Kom., Pakar Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, M. Abrori Riki Wahyudi, S.H., Koordinator Biro Advokasi dan Jaringan PC PMII DIY (10/04/2026).
YOGYAKARTA,TOMBAKRAKYAT.COM – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) DIY menggelar diskusi publik dan konsolidasi bertajuk “Bangsa-Bangsa Dalam Bayang Negara Militer & Masa Depan Demokrasi Indonesia” pada Jum’at, 10 April 2026 di Gandroeng Coffee, mulai pukul 14.30 WIB hingga selesai. Kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta ini menyoroti tren penyempitan ruang sipil dan ancaman kembalinya paradigma militeristik dalam tata kelola negara.
Acara dibuka oleh Koordinator Biro Advokasi dan Jaringan PC PMII DIY, M. Abrori Riki Wahyudi, S.H., yang menegaskan bahwa diskusi ini merupakan respon kritis mahasiswa terhadap dinamika politik nasional yang dinilai mulai menjauh dari semangat reformasi.
Dalam sambutannya, Ketua PC PMII DIY, Muh. Faisal, menyampaikan refleksi mendalam mengenai kondisi demokrasi saat ini. Ia menilai ada upaya sistematis yang membuat suara publik menjadi tidak berdaya.
“Demokrasi tidak tumbuh dalam ruang terbuka, melainkan dalam ruang sunyi di mana suara rakyat perlahan kehilangan daya. Maka, keberanian untuk tetap kritis, menjaga ruang sipil, dan menegaskan bahwa supremasi sipil adalah syarat mutlak demokrasi, menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan,” tegas Faisal.
Pakar Hukum dari UIN Sunan Kalijaga, Dr. Gugun El Guyani, S.H.I., LL.M., yang hadir sebagai narasumber pertama, membedah sejarah kelam dwifungsi ABRI. Ia memperingatkan bahwa saat ini ruang supremasi sipil terus menipis akibat regulasi yang memberi celah bagi militer untuk masuk ke ranah domestik.
“Masalah utamanya adalah lemahnya ideologi masyarakat. Kondisi ini menciptakan peluang bagi militer untuk kembali masuk ke ruang sipil secara perlahan namun pasti,” ujar Dr. Gugun.
Senada dengan hal tersebut, Pakar Komunikasi UIN Sunan Kalijaga sekaligus Sekjen Pergunu, Sahabat Achmad Zuhri, M.I.Kom., menyoroti pergeseran bentuk militerisme dari masa ke masa. Menurutnya, militerisme hari ini tidak lagi selalu tampil dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk narasi.
“Problem kita saat ini adalah demokrasi yang berjalan secara prosedural, namun di dalamnya muncul gejala penyempitan ruang kritik dan dominasi narasi stabilitas. Yang paling berbahaya adalah ketika cara berpikir militer bertransformasi menjadi cara berpikir negara,” jelas Achmad Zuhri.
Diskusi yang dihadiri oleh para kader PMII DIY dan elemen masyarakat sipil ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dinamis. Melalui konsolidasi ini, PC PMII DIY menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal supremasi sipil dan memastikan demokrasi Indonesia tidak kembali ke masa kegelapan otoritarianisme.
