KENDAL,TOMBAK RAKYAT.COM – Ribuan hektar lahan pertanian di empat desa wilayah Kabupaten Kendal kini berada dalam bayang-bayang kegagalan tanam.Penyebab utamanya adalah pendangkalan parah pada saluran irigasi utama akibat tumpukan sedimen lumpur yang hampir sejajar dengan permukaan jalan.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi irigasi sepanjang 1,5 kilometer yang memprihatinkan.
Aliran air yang seharusnya mengairi sawah di Desa Korowelangkulon, Korowelanganyar (Kecamatan Cepiring), serta Desa Pidodowetan dan Pidodokulon (Kecamatan Patebon), tersumbat total oleh endapan lumpur dan material sampah organik.
Jeritan Petani dan Pemerintah Desa
Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam bagi para petani yang sudah mulai menyemai bibit padi.Tanpa aliran air yang lancar, bibit tersebut dipastikan akan mati sebelum sempat ditanam.
Kepala Desa Pidodowetan, Siti Mudrikah, menegaskan bahwa upaya swadaya melalui program padat karya sudah tidak lagi memadai untuk mengatasi skala pendangkalan yang ada. “Kami sangat berharap pihak Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) segera turun tangan.
Normalisasi manual tidak cukup, kami butuh alat berat agar pengerukan bisa maksimal,” ujarnya (13/4/2026).
Hal senada disampaikan oleh Kades Korowelanganyar, Eko Tri Hardono. Ia menyoroti ketinggian sedimen yang kini hanya berjarak satu hingga dua jengkal dari bibit jalan.
“Jika tidak segera dinormalisasi, air tidak akan sampai ke sawah. Desa sudah tidak mampu lagi menganggarkan biaya padat karya untuk kerusakan separah ini,” tambah Eko.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Bukan hanya ancaman gagal tanam, pendangkalan ini juga menghantui warga pemukiman.
Menurut Kades Korowelangkulon, Gunoto, saat hujan deras tiba, air sungai sering meluap ke rumah warga karena saluran irigasi tidak lagi mampu menampung debit air.
Kiswanto, salah satu petani setempat, mengungkapkan kepasrahannya. Bagi para petani, sawah adalah satu-satunya tumpuan ekonomi keluarga. “Kalau tidak ada pengerukan secepatnya, kami pasti gagal tanam.
Kami hanya bergantung pada hasil tani untuk makan sehari-hari,” keluhnya.
Hingga kini, warga dan pemerintah desa di empat wilayah tersebut terus mendesak pihak PSDA dan instansi terkait untuk segera melakukan normalisasi sungai setidaknya dua kali setahun guna mencegah terulangnya krisis pengairan di masa mendatang.
