JAKARTA, TOMBAKRAKYAT. COM — Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun melontarkan kritik keras dan tanpa basa-basi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi Dharma, MBG bukan sekadar kebijakan keliru, melainkan simbol kegagalan cara berpikir negara dalam memandang rakyatnya sendiri.
Menurut mantan jenderal bintang tiga itu, MBG sejak awal dipaksakan, sarat dugaan manipulasi data, dan membuka ruang korupsi berjamaah. Anggaran negara yang digelontorkan dalam jumlah besar dinilainya lebih menyerupai “ladang basah” bagi segelintir elite, ketimbang solusi nyata bagi rakyat.
Lebih tajam lagi, Dharma menilai narasi pemerintah tentang gizi dan kemiskinan justru mengandung penghinaan terselubung.
“Artinya apa? Sistem ini sudah menganggap Indonesia miskin,” tegasnya.
Baginya, negara seolah mengakui kegagalannya sendiri dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat, lalu menutupinya dengan program makan gratis.
Dharma menyebut MBG sebagai solusi bypass—jalan pintas yang tidak menyentuh akar masalah. Ia menegaskan, problem utama bangsa bukan kekurangan makan, melainkan ketimpangan ekonomi. Jika rakyat sejahtera, kata dia, urusan makan bergizi tak perlu disubsidi negara, karena mampu dipenuhi secara mandiri dan bermartabat.
Dalam kritik yang lebih ekstrem, Dharma bahkan mengusulkan pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai lembaga tersebut tidak memiliki urgensi, minim transparansi, dan jauh dari akuntabilitas publik. Sebagai gantinya, ia mendorong pembentukan tim yang fokus pada kemandirian ekonomi keluarga, bukan ketergantungan bantuan.
Bagi Dharma, MBG bukan solusi gizi, melainkan pemborosan anggaran dan ilusi kebijakan yang mengabaikan kedaulatan ekonomi rakyat.
Kritik ini semakin mengeras ketika Dharma mengaitkan MBG dengan narasi global. Dalam beberapa forum publik, termasuk di kanal YouTube Refly Harun, ia menyinggung agenda seperti The Great Reset dan Agenda 21, yang menurutnya berpotensi menjadikan program masif negara sebagai alat simulasi kontrol sosial.
Kunjungan Bill Gates ke Jakarta pada Mei 2025, serta apresiasi pihak asing terhadap program MBG, disebut Dharma sebagai sinyal berbahaya. Ia menyebutnya sebagai “penjajahan gaya baru”—ketika urusan paling mendasar rakyat, yakni perut, mulai disentuh dan dipuji oleh kepentingan global.
Dharma bahkan mengingatkan risiko ketergantungan pangan, masuknya pangan tidak alami, hingga normalisasi menu berbasis rekayasa genetika atau serangga. Ia meyakini Gates Foundation merupakan salah satu aktor utama dalam agenda global yang bertujuan menyeragamkan kontrol warga negara melalui program pangan, kesehatan, dan digitalisasi data.
Bagi Dharma Pongrekun, MBG bukan soal makan gratis. Ini soal arah bangsa: apakah negara ingin membangun rakyat yang mandiri dan berdaulat, atau membiasakan warganya hidup dari belas kasih kebijakan yang sarat kepentingan.
Sumber: kanal Youtube Refly Harun
