TOMBAK RAKYAT.COM, SEMARANG –Suasana di Kantor Bersama Samsat I Kota Semarang mendadak riuh pada Jumat (27/2/2026).
Tim dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memantau langsung kualitas pelayanan publik dan transparansi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kedatangan Asisten Muda Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Jateng, Kun Retno Handayani, sempat mengejutkan sejumlah warga yang sedang mengantre.
Dalam sidak tersebut, tim Ombudsman langsung menghampiri para wajib pajak untuk berdialog mengenai kendala serta pemahaman
masyarakat terkait kebijakan terbaru, termasuk isu opsen PKB yang tengah ramai di media sosial.
“Kami ingin memastikan pelayanan tetap berjalan kondusif dan transparan.
Hasil dialog kami menunjukkan kesadaran warga Semarang dalam membayar pajak masih sangat tinggi, meskipun sempat ada simpang siur informasi di media sosial mengenai tarif,” ujar Kun Retno di sela-sela pemantauannya.
Pihak Ombudsman menekankan bahwa ramainya perbincangan di media sosial terkait kenaikan nominal pembayaran lebih
disebabkan oleh berakhirnya masa relaksasi atau pemutihan yang sebelumnya diberikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
Secara regulasi, tarif PKB di Jawa Tengah dipastikan tidak mengalami kenaikan dan tetap di bawah dua persen.
Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Andi Suryanto, yang mendampingi kunjungan tersebut, menegaskan bahwa seluruh petugas
Samsat telah dibekali pemahaman mendalam untuk menjelaskan rincian biaya kepada masyarakat.
“Petugas kami siap memberikan simulasi perhitungan secara rinci. Masyarakat berhak tahu ke mana uang pajak mereka mengalir,
mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan kesehatan,” tegas Andi.
Melalui sidak ini, Ombudsman berharap standar pelayanan di seluruh Samsat Jawa Tengah tetap terjaga demi memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
