Yogyakarta, Tombakrakyat.com — Jumat (13/2/2026) : Sore itu, Bundaran Universitas Gadjah Mada berubah menjadi panggung yang lebih jujur daripada konferensi pers pemerintah. Tanpa baliho, tanpa protokol, tanpa humas. Hanya mimbar sederhana, kerumunan mahasiswa, dan satu kalimat di kaos hitam yang terasa seperti tamparan publik: “MALING BERKEDOK GIZI.” ; tiga hurufnya—M, B, G—dicetak besar merah menyala. Seolah sengaja dibuat agar bisa dibaca bukan hanya oleh yang hadir, tetapi juga oleh para pejabat yang biasanya alergi pada kritik. Pesannya terang, tanpa metafora rumit: kalau ada program negara yang terlihat “baik”, tapi aromanya seperti manipulasi, maka rakyat punya hak untuk curiga.
Di tengah kerumunan, berdiri Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM periode 2025–2026. Tidak membawa atribut mewah. Tidak tampil seperti politisi. Tapi justru karena itu, kritiknya terdengar lebih murni: lahir dari kecemasan anak muda yang melihat negara makin pandai membungkus kebijakan dengan pita moral.
Program MBG, yang katanya demi “gizi rakyat”, disorot Tiyo bukan karena idenya sepenuhnya buruk—melainkan karena pola yang menyertainya terasa terlalu familiar: kebijakan yang tampak mulia, tapi mudah menjadi celah. Dan kita semua tahu, di republik ini, celah adalah pintu masuk paling nyaman bagi penyimpangan.
Dalam orasi sekitar 45 menit, Tiyo menegaskan bahwa anggaran negara bukan celengan tak terbatas. Jika satu program digelontorkan besar-besaran, maka selalu ada sektor lain yang terancam dipereteli—dan pendidikan sering kali menjadi korban paling mudah, karena pendidikan tidak bisa demo tiap hari seperti harga sembako.
“Anggaran yang seharusnya kita gunakan untuk memperbaiki fasilitas perkuliahan, memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dan mendukung penelitian inovatif, kini terancam terserap oleh program yang tidak jelas arah dan manfaatnya bagi kemajuan pendidikan bangsa,” ujar Tiyo, disambut tepuk tangan.
Di sinilah satire itu bekerja: kaos tersebut tidak sedang menolak gizi. Yang ditolak adalah kemungkinan bahwa “gizi” hanya dipakai sebagai topeng. Sebab di negeri ini, kata-kata baik sering dijadikan parfum untuk menutupi aroma busuk.
Ketika pemerintah berkata “demi rakyat kecil,” publik makin sering bertanya: rakyat kecil yang mana? Yang dapat manfaat, atau yang dijadikan alasan?
Tiyo lalu membawa kritik itu ke level yang lebih politis. Ia mengingatkan bahwa kesadaran politik tidak boleh musiman, hanya muncul ketika baliho mulai dipasang dan artis mulai jadi juru kampanye. Ia menyebut 2029 sebagai tahun penentuan yang harus disiapkan sejak sekarang.
Di titik ini, orasi tidak lagi sekadar protes. Ia berubah menjadi alarm.
“Ayo bangun kesadaran politik kita! Jangan biarkan masa depan kita ditentukan oleh mereka yang hanya berpikir untuk kepentingan kelompok sempit. Kita punya hak dan kewajiban untuk berbicara dan bertindak,” tegasnya.
Dan di tengah suasana itu, terdengar satu kalimat yang menjadi semacam simpul kemarahan generasi muda—bukan sekadar umpatan, tapi seruan politik yang meledak karena frustrasi:
“Kalau kita dipimpin oleh kebijakan yang membodohkan rakyat, maka itu harus dilawan secara keras—dengan kesadaran, dengan organisasi, dan dengan perlawanan politik yang sah!”
Kerumunan bersorak. Bundaran UGM sore itu menjadi saksi: di kampus, kadang sebuah kaos lebih jujur daripada pidato negara. Dan satire, ketika lahir dari kegelisahan publik, bisa lebih mematikan daripada poster kampanye.
(sumber: reel T.A.S.S)
