Tombak Rakyat.com – Bandung Barat Jabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjukkan ketegasan sikap dengan mendorong percepatan relokasi warga dari kawasan rawan longsor serta penguatan tata ruang di daerah rawan bencana sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Hal ini disampaikan usai meninjau langsung lokasi longsor yang memilukan di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu (25/1/2026).
Mendagri menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas musibah yang merenggut nyawa dan menyisakan trauma bagi warga. “[Saya turut berduka] atas musibah ini, ada yang wafat, kemudian juga ada yang masih hilang dalam pencarian,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menjelaskan bahwa kondisi struktur tanah yang gembur serta perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan menjadi penyebab utama terjadinya longsor, selain faktor curah hujan yang tinggi. Mendagri menyoroti alih fungsi tanaman pelindung berakar kuat menjadi tanaman hortikultura yang memperparah risiko bencana.
“Tanaman pelindungnya yang akarnya menancap ke dalam ya, yang bisa memperkuat struktur tanah itu, banyak berganti hortikultura, sayur-sayuran lain-lain ini ya. Nah itu membuat rentan sekali kalau terjadi hujan deras,” katanya dengan nada geram.
Terkait penanganan, Mendagri menekankan fokus pada pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Ia mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan darurat, namun menegaskan bahwa relokasi warga dari kawasan rawan longsor adalah solusi jangka panjang yang tidak bisa ditunda lagi.
“Wilayah tersebut tidak lagi layak untuk dihuni. Ini harus direboisasi, ditanam. Tanaman-tanaman yang akarnya yang keras, supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali lagi nanti akan longsor lagi,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam memperkuat tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana.
“Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk daerah-daerah lain, untuk memperkuat tata ruang. Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan,” katanya.
Ia meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan secara nasional guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. “Setiap Bupati, Wali Kota, Gubernur harus kita petakan secara nasional. Untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras,” tandasnya, menunjukkan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
( Desi/Kemendagri)
