INDRAMAYU — TOMBAKRAKYAT.COM Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa revitalisasi kawasan tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Program berskala besar ini menyasar empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Dalam agenda sosialisasi yang digelar di Pendopo Indramayu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, memaparkan bahwa proyek ini dirancang untuk mendorong transformasi tambak tradisional menjadi sistem budi daya modern berbasis teknologi.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi.
“Modernisasi tambak akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, efisiensi produksi, serta tata kelola kawasan yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Namun, di tengah optimisme tersebut, muncul penegasan penting dari Pemerintah Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa proyek ini bukan merupakan program daerah, melainkan sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam kerangka PSN.
“Perlu kami tegaskan, ini adalah proyek strategis nasional, bukan program milik Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kami hanya mendukung dan memfasilitasi agar pelaksanaannya berjalan baik di wilayah kami,” tegasnya.
Penegasan ini menjadi krusial untuk memperjelas garis tanggung jawab, sekaligus membuka ruang diskusi publik terkait transparansi, pengawasan, dan dampak nyata dari proyek berskala nasional tersebut.
Di satu sisi, proyek ini membawa harapan besar. Modernisasi tambak diyakini mampu meningkatkan hasil produksi, membuka lapangan kerja baru, serta menggerakkan roda ekonomi lokal secara signifikan.
Namun di sisi lain, sejumlah tantangan tak bisa diabaikan. Transformasi besar-besaran pada kawasan pesisir berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dikelola secara matang, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, potensi konflik lahan, hingga dampak lingkungan yang mungkin muncul.
Selain itu, posisi pemerintah daerah yang hanya sebagai fasilitator juga memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana daerah memiliki ruang dalam memastikan kepentingan masyarakat lokal tetap terlindungi?
Bupati Lucky Hakim berharap proyek ini benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi program ambisius tanpa dampak langsung.
“Harapannya tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan membuka peluang ekonomi baru di Indramayu,” ujarnya.
Dengan masuknya empat kabupaten di Pantura dalam peta PSN nasional, publik kini dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar : apakah modernisasi tambak ini akan menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan pesisir, atau justru menghadirkan tantangan baru dalam tata kelola pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
