CIREBON, TombakRakyat.com — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang jatuh pada 2 Mei kembali menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tanggal tersebut sekaligus memperingati hari lahir Ki Hajar Dewantara , pelopor pendidikan nasional yang gagasannya masih relevan hingga kini.
Di tengah berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah, kalangan pemerhati pendidikan mengingatkan agar perhatian terhadap sektor pendidikan tidak bergeser. Pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Sejumlah program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai memiliki tujuan positif dalam meningkatkan kesehatan anak. Namun demikian, pembangunan manusia secara utuh disebut tidak dapat dilepaskan dari penguatan sektor pendidikan yang berkelanjutan dan menyeluruh.
Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara. Selain itu, Pasal 31 ayat (4) juga mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD.
Amanat tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar program pelengkap, melainkan kewajiban negara yang harus dipenuhi secara konsisten dan berkelanjutan.
Namun di lapangan, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ketimpangan fasilitas antarwilayah, kesejahteraan guru yang belum merata, tingginya biaya pendidikan, hingga rendahnya tingkat literasi di sejumlah daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan anggaran pendidikan. Sejumlah kalangan menilai bahwa anggaran yang seharusnya difokuskan untuk peningkatan mutu pendidikan masih rentan diselewengkan demi kepentingan tertentu. Kondisi ini dinilai dapat menggerus kepercayaan publik sekaligus mencederai marwah dunia pendidikan.
Pendidikan, yang semestinya menjadi ruang tumbuhnya integritas, moralitas, dan kecerdasan, diharapkan tetap steril dari kepentingan sempit yang dapat merusak tujuan utamanya.
Para pemangku kepentingan pendidikan pun berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada program jangka pendek, tetapi juga memperkuat kebijakan strategis jangka panjang. Di antaranya melalui pemerataan akses pendidikan gratis, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta perluasan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil.
Semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk memerdekakan manusia dinilai masih sangat relevan di tengah tantangan zaman. Masa depan Indonesia, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama hari ini.
