Demo Penolakan Revitalisasi Pantura Memanas
INDRAMAYU – TombakRakyat.com Aksi unjuk rasa ratusan petani tambak yang menolak rencana proyek revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Indramayu memanas di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (02/04/2026). Demonstrasi yang sejak awal berlangsung damai itu berubah ricuh setelah massa kecewa karena Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tak kunjung menemui para demonstran yang sejak pagi menyampaikan tuntutan mereka.
Kekecewaan tersebut memicu sebagian massa melakukan perusakan sejumlah fasilitas di area alun-alun Pendopo. Aparat keamanan yang telah bersiaga sejak awal aksi langsung mengambil langkah pengamanan guna mencegah kerusakan meluas dan memastikan situasi tetap terkendali.
Petugas keamanan tampak berupaya menenangkan massa sambil mengimbau agar aksi kembali berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Hingga siang hari, aparat masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi situasi.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan para petani tambak terhadap rencana proyek revitalisasi tambak yang akan dijalankan pemerintah di wilayah Pantura Indramayu. Para petani menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Sejak pagi hari, para demonstran telah berkumpul di kawasan Pendopo dengan membawa berbagai atribut aksi berupa spanduk, poster, serta pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam orasinya, para petani menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek revitalisasi tambak justru akan mengubah pola pengelolaan tambak yang selama ini telah berlangsung secara turun-temurun.
“Dikhawatirkan proyek revitalisasi akan mengubah pola pengelolaan tambak yang sudah berjalan lama, serta berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap lahan produktif,” ujar salah satu peserta aksi saat menyampaikan orasi di hadapan massa.
Menurut para petani, lahan tambak yang selama ini mereka kelola bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi lokal yang telah terbentuk dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum melaksanakan proyek tersebut.
Selain menolak rencana revitalisasi, para demonstran juga menuntut keterlibatan aktif petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan kawasan tambak di Pantura.
Para orator secara bergantian menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog yang transparan dengan masyarakat terdampak. Mereka menilai komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman serta konflik sosial di kemudian hari.
Di tengah situasi yang memanas, para petani tetap berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Indramayu, bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengar aspirasi yang disampaikan.
Massa aksi juga mendesak agar pemerintah daerah menghentikan sementara rencana proyek revitalisasi tambak hingga adanya dialog terbuka dengan para petani. Mereka menilai pendekatan partisipatif menjadi kunci agar kebijakan pembangunan tidak justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat pesisir.
