KENDAL, TOMBAKRAKYAT.com —Belum genap setahun sejak pengerukan terakhir dilakukan, sedimen kembali menumpuk di bibir Dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sandar perahu nelayan. Pantauan di lapangan pada Rabu (6/5/2026) menunjukkan hampir separuh alur dermaga kembali dangkal dan menyulitkan manuver.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menguatkan dugaan lama: pengerukan dilakukan tanpa perencanaan matang, dan berpotensi hanya menjadi proyek berulang tanpa solusi jangka panjang.
Baru 7 bulan pekerjaan selesai, Sedimen sudah menumpuk lagi
Pengerukan terakhir dilakukan pada September 2025 setelah bertahun-tahun mendapat tekanan dari masyarakat nelayan. Saat itu, proyek dikerjakan oleh pihak rekanan, PT Hokage. Namun, hasilnya kini menuai sorotan.
Dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, sedimen kembali mengendap dan mulai menutup area vital dermaga. Bagi nelayan, ini bukan hal yang mengejutkan—melainkan bukti bahwa pekerjaan sebelumnya diduga tidak berbasis kajian teknis yang memadai.
“Kalau memang dari awal sudah diperhitungkan sedimen bakal kembali, kenapa tidak ada solusi yang lebih permanen? Masa cuma dijawab akan ada perawatan setahun sekali, ya kalo bener” ujar Harsono, seorang nelayan yang meragukan.
Masalah Lama yang Dibiarkan Berulang
Sedimentasi di PPP Tawang telah menjadi persoalan kronis. Nelayan mengaku sudah bertahun-tahun menyampaikan keluhan, bahkan pernah melakukan protes langsung kepada Kepala Kantor PPP Tawang, beberapa tahun silam. Namun, respons yang diberikan dinilai lamban dan tidak menyentuh akar persoalan.
Fakta lain yang kembali mencuat adalah adanya anggaran pengerukan pada tahun 2020 yang disebut-sebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sejumlah warga menyatakan anggaran tersebut dialihkan untuk pekerjaan lain tanpa penjelasan transparan kepada publik.
Jika benar, maka persoalan ini tidak hanya menyangkut teknis pelabuhan, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola anggaran dan akuntabilitas kebijakan.
Dugaan Pekerjaan Tanpa Standar Teknis
Sejumlah pihak menduga pengerukan September 2025 dilakukan secara asal-asalan. Tidak terlihat adanya pendekatan berbasis kajian ilmiah seperti analisis arus laut, pola sedimentasi, maupun desain pengerukan yang berkelanjutan.
Tanpa perhitungan tersebut, pengerukan hanya akan menjadi solusi sementara—menghabiskan anggaran, tetapi tidak menyelesaikan masalah.
“Wilayah pesisir seperti Tawang memiliki karakter sedimentasi tinggi yang seharusnya ditangani dengan pendekatan teknis yang lebih komprehensif, bukan sekadar pengerukan rutin” ujar Heru, seorang aktivis nelayan Tawang. “Dulu kami juga mengusulkan ke DKP Propinsi, adanya bantuan eskavator untuk pemeliharaan, yang operasionalnya oleh swadaya komunitas nelayan” imbuhnya.
Minim Transparansi, Tanpa Papan Proyek
Sorotan lain datang dari aspek transparansi. Warga mengungkapkan bahwa saat pengerukan dilakukan, tidak terlihat adanya papan proyek yang menjelaskan nilai anggaran, sumber dana, maupun spesifikasi pekerjaan.
Hal ini sempat dipertanyakan dalam forum mediasi warga terdampak pembuangan sedimen di Balai Desa Gempolsewu pada 4 September 2025. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan yang memadai.
Ketiadaan papan proyek bukan persoalan sepele. Dalam proyek publik, hal itu merupakan kewajiban sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tanpanya, publik kehilangan akses untuk mengawasi jalannya proyek.
Nelayan Menanggung Dampak
Kembalinya sedimentasi secara cepat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi nelayan. Perahu yang kesulitan sandar akan mengalami hambatan dalam bongkar muat, memperpanjang waktu operasional, dan meningkatkan biaya.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas nelayan dan melemahkan fungsi PPP Tawang / TPI Tawang sebagai pusat kegiatan perikanan.
Lebih dari itu, nelayan mulai mempertanyakan pola “perawatan berkala” yang selama ini dijadikan jawaban. Bagi mereka, pengerukan tahunan tanpa solusi permanen justru menandakan bahwa masalah sengaja dibiarkan berulang.
Mendesak Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Situasi ini menuntut langkah serius dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Audit terhadap proyek pengerukan September 2025 menjadi penting, tidak hanya dari sisi administrasi anggaran, tetapi juga kualitas teknis pekerjaan.
Selain itu, diperlukan kajian ulang berbasis ilmiah untuk merumuskan solusi jangka panjang—baik melalui rekayasa teknis, pengelolaan alur pelayaran, maupun strategi pengendalian sedimentasi.
Tanpa itu, PPP Tawang hanya akan terus terjebak dalam siklus yang sama: sedimen datang, anggaran turun, proyek berjalan, masalah kembali.
Di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi nelayan, publik berhak bertanya:
apakah pelabuhan ini benar-benar dikelola untuk pelayanan, atau sekadar menjadi ruang berulang bagi proyek tanpa arah?
Tombak Rakyat akan terus menelusuri dan membuka fakta di balik persoalan ini.
