Demo menjadi tradisi bulanan di Tapanuli Selatan era bupati Gus Irawan Pasaribu
TOMBAKOPINI: IAB
Di Tapanuli Selatan, kopi dan politik itu memang punya satu kesamaan: sama-sama pahit kalau kebanyakan janji. Tapi lucunya, walau pahit tetap saja dicari tiap hari. Bedanya, kalau kopi bikin mata melek, politik kadang bikin rakyat susah tidur. Di warung kopi, orang bisa lupa utang sebentar. Tapi kalau sudah ngomongin politik daerah, baru seruput dua kali saja, dahi langsung berkerut.
Sudah lebih dari 14 bulan Gus Irawan Pasaribu memimpin Kabupaten Tapanuli Selatan bersama wakilnya, Jafar Syahbuddin Ritonga. Waktu keduanya resmi dilantik pada 20 Februari 2025, harapan masyarakat tinggi kali. Spanduk ucapan selamat bertebaran di mana-mana. Senyum warga manisnya sampai kalah sama teh manis di pesta hajatan. Banyak yang yakin pemerintahan baru ini bakal lebih bersih, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih cepat bekerja.
Tapi rupanya kursi pemerintahan itu memang panas, Bang. Belum lama duduk, asap demonstrasi sudah naik duluan dari berbagai arah. Mungkin kursinya bukan isi busa, tapi langsung pakai bara arang. Ironisnya lagi, sebagian demonstrasi sebenarnya membawa persoalan lama dari pemerintahan sebelumnya.
Bayangkan saja, hampir tiap bulan ada unjuk rasa. Kantor DPRD, halaman kantor bupati, sampai pinggir jalan berubah jadi “ruang rapat terbuka”. Kalau biasanya orang datang bawa map proposal, kali ini yang dibawa toa, spanduk, dan tuntutan ukuran jumbo.
Maret 2025 jadi episode pembuka yang cukup panas. Isunya macam-macam: dugaan korupsi, pungutan liar birokrasi, sampai nasib tenaga honorer kesehatan. Masyarakat seperti ingin bilang, “Bang… jangan cuma ganti foto di kantor. Cara kerjanya juga ikut diganti.”
Masuk April dan Mei, demonstrasi memang sedikit mereda. Tapi tuntutannya tetap berulang. Transparansi anggaran, dana desa, proyek pembangunan, PPPK, honorer—semuanya masih jadi bahan pembicaraan. Warga mulai bertanya-tanya, apakah perubahan yang dijanjikan benar-benar sedang berjalan atau jangan-jangan masih macet di baliho kampanye.
Juni 2025 masuk season baru: pengawasan proyek pembangunan. Masyarakat mulai kritis melihat proyek daerah. Warga ingin tahu proyeknya apa, siapa yang mengerjakan, dan manfaatnya terasa atau cuma bagus di papan proyek. Sekarang rakyat bukan cuma lihat hasil pengecatan, tapi juga mulai menghitung ketebalan semen.
Juli datang, suasana makin ramai. Konflik lahan dan isu tambang mulai muncul ke permukaan. Memang kalau urusan tanah, tambang, dan kepentingan sudah duduk satu meja, suasana cepat panas. Kadang belum tentu matahari yang bikin gerah, tapi komentar warga di warung kopi yang lebih pedas daripada sambal andaliman.
Agustus sampai Oktober 2025 jadi masa di mana kritik terhadap transparansi anggaran makin rutin terdengar. Dugaan pungli dan korupsi proyek kembali mencuat. Jalanan Tapsel seperti berubah menjadi ruang evaluasi terbuka. Kadang masyarakat lebih rajin mengawasi daripada CCTV kantor. Bedanya, CCTV cuma merekam, rakyat langsung berteriak pakai toa.
Menjelang akhir tahun, gelombang aksi memang mulai berkurang. Tapi kritik tetap hidup. Banyak warga menilai persoalan lama seperti birokrasi lambat, pengawasan anggaran lemah, dan pelayanan publik yang belum maksimal masih belum benar-benar selesai. Ibarat motor tua, sudah dicuci kinclong, tapi kalau mesinnya belum dibongkar tetap saja mogok di tanjakan.
Masuk 2026, pola tuntutannya ternyata belum jauh berubah. Januari dan Februari masih dipenuhi isu transparansi dan pengawasan proyek. Lalu Maret 2026, isu tambang emas ilegal ikut meramaikan panggung. April berikutnya, demonstrasi kembali menyoroti dugaan kelalaian pejabat dan lemahnya pengawasan pemerintah.
Dari semua rangkaian itu, satu hal terlihat jelas: masyarakat Tapanuli Selatan sekarang semakin kritis. Demokrasi lokal masih hidup. Rakyat tidak lagi cuma jadi penonton yang duduk manis sambil tepuk tangan. Sekarang rakyat ikut jadi komentator, pengawas, kadang sekalian jadi “tim investigasi dadakan”.
Karena sebenarnya masyarakat tidak meminta pemimpin yang bisa menyulap semua masalah selesai dalam semalam. Rakyat cuma ingin pemerintah mau mendengar, mau memperbaiki diri, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sebab dalam politik daerah, kepercayaan itu bukan dibangun lewat pidato pelantikan atau baliho besar di pinggir jalan. Kepercayaan lahir ketika rakyat mengeluh lalu didengar, ketika ada masalah lalu diselesaikan, dan ketika janji tidak cuma berhenti jadi tulisan di spanduk kampanye.
Dan seperti kopi yang tadi, pemerintahan juga perlu keseimbangan: jangan terlalu manis dengan janji, dan jangan terlalu pahit dengan kenyataan. Karena kalau terlalu pahit, rakyat bisa pindah warung.
