Oleh ; M.Fathurahman
Analis Kebijakan Publik & Aktivis Antikorupsi
1.Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum biasa;
ini adalah kejahatan luar biasa yang secara fundamental merusak hak asasi manusia (HAM) dan menggerus sendi-sendi demokrasi.
Setiap rupiah uang negara yang diselewengkan adalah tetesan keringat rakyat yang dicuri, menghambat pembangunan, dan membunuh harapan jutaan warga negara untuk hidup lebih layak.
Negara ini, sejak awal kemerdekaan, dibangun atas semangat perjuangan dan pengorbanan rakyat.
Konstitusi mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, namun korupsi menggerogoti kedaulatan tersebut, mengalihkan kekuasaan dan sumber daya ke tangan segelintir elite oligarki.
Praktik culas ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara, yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas dan martabat bangsa.
2.Korupsi sebagai Pelanggaran HAM Universal
Para tokoh pejuang HAM dan demokrasiIndonesia telah lama menyuarakan bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran HAM yang nyata.
Mantan Ketua Komnas HAM, Natalius Pigai, misalnya, secara tegas menyebut koruptor sebagai pelanggar HAM karena tindakan mereka berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Kajian dari Pusat Studi HAM (Pusham) UII dan lembaga lainnya menguatkan pandangan ini.
Korupsi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara langsung merampas hak warga negara atas pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, dan kualitas hidup yang memadai.
Ketika dana yang dialokasikan untuk fasilitas publik dicuri, masyarakat miskin menjadi korban utama, memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi.
Suara Kritis dari Pergerakan Kampus
Kalangan aktivis pergerakan kampus, sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, memandang korupsi sebagai musuh bersama yang harus diberantas tuntas.
Mereka menekankan pentingnya membangun budaya anti-korupsi sejak dini dan menanamkan nilai-nilai integritas serta tanggung jawab.
Melalui berbagai diskusi, seminar, dan kampanye, mahasiswa didorong untuk berperan aktif, tidak hanya dalam mengawasi kebijakan di kampus, tetapi juga di tingkat lokal dan nasional.
Peran serta masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat penting karena korupsi merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Kegagalan pemberantasan korupsi, terutama dalam mengadili “koruptor kelas kakap”, sering menjadi pemicu utama gerakan protes dan tuntutan reformasi dari elemen mahasiswa.
Jalan Ke Depan:Memutus Rantai Korupsi
Menghentikan korupsi berarti menyelamatkan masa depan bangsa dan mengembalikan marwah demokrasi yang dibangun dari uang rakyat.
Peran serta aktif masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendidikan anti-korupsi yang masif adalah kunci,Kita tidak boleh lelah melawan.
Seperti disampaikan dalam berbagai kajian, sinergi antara akademisi, aktivis, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Korupsi adalah parasit yang merusak masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi.
Hanya dengan komitmen kolektif dan keberanian, negara ini bisa bebas dari belenggu korupsi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
