TOMBAKOPINI
Oleh : Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos.
Minum dulu kopi Sipirok, biar lidah siap menerima pahitnya cerita ini. Hebat juga kisah Dana Desa di Tapanuli Bagian Selatan—lebih pahit daripada kopi hitam pekat pagi-pagi di warung desa! Bayangkan, kepala desa bisa menginap di hotel prodeo, camat ikut nimbrung, Kadis PMD nggak mau kalah, bahkan Kajari sampai diperiksa Jaksa Agung. Drama ini sungguh paket lengkap komedi tragis ala desa.
APBDes alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seharusnya jadi peta pembangunan: jalan mulus, balai desa megah, sumur baru, program sosial tepat sasaran. Tapi kadang APBDes cuma muncul di dokumen, sementara warga cuma bisa menatap tanah kosong—dan kopi yang makin pahit di tangan. Sumber dananya beragam: Dana Desa, bagi hasil, pendapatan asli desa. Semua semestinya transparan dan akuntabel, tapi kenyataannya, bukan sulap bukan sihir… Modusnya bervariasi dan kreatif!
Pertama, fiktifkan kegiatan. Dana dicatat seolah digunakan, tapi proyek cuma ada di dokumen. Kedua, mark-up anggaran: balai yang seharusnya Rp100 juta, dicatat Rp150 juta—Rp50 juta ekstra masuk kantong pribadi, mungkin buat liburan ke Bali. Ketiga, pengadaan barang dan jasa bermasalah: barang murah atau bahkan nggak ada, tapi laporan tetap sah. Keempat, manipulasi laporan keuangan: dokumen palsu menutupi aliran dana. Kelima, kolusi dengan pihak luar: kontraktor dan oknum desa main cantik buat untung sendiri. Keenam, pemotongan bantuan: dana warga miskin dicoret sebelum sampai tangan mereka. Ketujuh, dana dipakai gaya hidup mewah—pesta, perjalanan, beli aset pribadi—semua tersamarkan di laporan.
Di tingkat kecamatan dan kabupaten, modusnya lebih besar: pengaruh terhadap desa, pemotongan proyek, manipulasi dokumen, kolusi, dan pengawasan dihalang-halangi. Hasilnya, Dana Desa tak pernah sampai atau digunakan sesuai tujuan. Praktiknya nyata, dan banyak pejabat dari desa sampai kabupaten sudah divonis pengadilan.
Yang bikin tepok jidat, ketika warga melapor, oknum aparat malah “memeras” kepala desa. Diduga: Oknum Inspektorat, oknum jaksa, oknum polisi, semuanya ikut nimbrung, katanya “biar uang stabil.” Wajar kepala desa ada yang dihukum, camat masuk penjara, Kadis PMD divonis, bahkan Kajari diperiksa Jaksa Agung. Kadang kepala desa diperas Rp1 juta, tapi balik mengambil 100 kali lipat—dramanya sungguh luar biasa!
Tanda-tanda korupsi APBDes jelas: transparansi minim, partisipasi warga rendah, dokumen dianggap rahasia. Pengawasan dihambat, audit ditolak, informasi menyesatkan. Dana digunakan untuk kepentingan pribadi, gaya hidup mewah. Komite Informasi Publik pun menegaskan, APBDes harus terbuka—bukan rahasia.
Meski pahit, cerita ini memberi pelajaran: transparansi dan pengawasan itu penting. Dana desa jangan sampai jadi kopi tanpa gula bagi warga. Ingat, jika kepala desa diperas sedikit, efeknya bisa berlipat ganda. Dan begitulah kisah Tim Komedi Tragis Dana Desa—pahit, kocak, tapi nyata. Seruput kopi lagi, sambil merenung, biar drama ini tak terulang!
Dan harapannya, Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, seharusnya menjadi wadah penguatan integritas dan pelayanan desa—bukan alat politik, bukan pula “tim komedi tragis” yang justru menjauh dari kepentingan warga.
Pendamping desa benar-benar turun ke lapangan, bukan sekadar hadir di laporan. Perannya jelas: mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar paham hak dan kewajibannya. Jangan sampai pendamping desa malah ikut nimbrung dalam Tim Komedi Tragis Desa yang lihai memperdaya warga. Tugasnya jadi rem, bukan penumpang gelap. Dan tentu saja, sambil memberdayakan masyarakat, jangan lupa memberdayakan diri sendiri—integritas, keberanian, dan nurani. Hahaha… biar komedinya berhenti, bukan makin panjang.
