TOMBAKOPINI
Oleh : Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos.
Sebelum dibaca, seruput dulu kopinya. Biar pahitnya kopi nggak kalah pahit dari notifikasi “status peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tidak aktif”. Karena yang ini bukan cuma soal data, tapi soal rasa—dan rasa itu nggak bisa di-update pakai sistem.
Di negeri yang katanya menjunjung gotong royong, ada satu hal yang kadang bergerak lebih cepat dari ambulans: tombol “nonaktif”—terutama jika yang terdampak adalah hidup orang miskin. Sekali pembaruan data, sekitar 11 juta PBI-BPJS mendadak kehilangan statusnya; angka yang bukan recehan, setara penduduk satu provinsi. Karena negara melakukan pemutakhiran DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) oleh Kemensos, BPS, dan Bappenas demi klaim “tepat sasaran”. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 diteken 19 Januari, diundangkan 22 Januari, dan efektif 1 Februari 2026 jutaan kartu pun dinonaktifkan. Di atas kertas rapi. Di lapangan? Ada yang baru tahu kartunya mati saat sudah pakai sandal jepit di depan loket.
Di atas meja rapat, keputusan ini tampak rasional. Anggaran harus efisien. Kebocoran harus ditutup. Slide presentasi pasti meyakinkan, grafiknya naik turun dengan elegan. Masalahnya, penyakit tidak ikut rapat. Gagal ginjal tak bisa menunggu sinkronisasi data. Kanker tak peduli nomor SK. Saat kartu dinyatakan nonaktif di loket rumah sakit, yang terasa bukan pembenahan fiskal—melainkan panik.
Untungnya, pemerintah kasih masa transisi. Pelayanan tetap jalan. Pasien penyakit kronis serius diprioritaskan. Rumah sakit dilarang menolak. Artinya, ada pengakuan diam-diam bahwa tombolnya sempat ditekan agak cepat. Bahasa resminya: kendala operasional dan sosialisasi. Bahasa warung kopinya: “Ini kayak matiin lampu dulu, baru cari saklarnya di mana.”
Di sinilah pertanyaan mulai menggantung: mengapa yang menyangkut hidup orang kecil bisa begitu cepat dihentikan, sementara yang menyangkut orang berduit selalu didahului kata-kata lembut seperti relaksasi, restrukturisasi, insentif, stimulus? Jika rakyat kecil salah data, statusnya hilang. Jika yang besar salah kelola, statusnya diselamatkan. Bedanya tipis—yang satu antre di puskesmas, yang lain antre di ruang negosiasi.
Apakah ini strategi menuju 2029? Belum tentu. Tapi politik itu seperti gula di kopi—kadang nggak kelihatan, tapi terasa. Dari sekitar 96 jutaan penerima PBI, 11 juta terdampak itu bukan cuma angka. Itu tetangga kita. Saudara kita. Pemilih juga, tentu saja.
Politik modern hidup dari persepsi. Jika pembaruan ini dipahami sebagai langkah berani merapikan sistem, pemerintah bisa memanen citra tegas dan efisien. Namun jika yang tertinggal di ingatan adalah kecemasan di depan loket, narasinya berubah. Oposisi tak perlu berteriak. Cukup bertanya pelan, “Mengapa yang kecil cepat diverifikasi, sementara yang besar selalu dinegosiasi?”
Rakyat mungkin lupa istilah DTSEN. Tapi mereka tak lupa rasa ditolak. Ingatan publik tidak mengenal kalender KPU. Ia merekam pengalaman. Dan dalam bilik suara nanti, yang bekerja bukan lagi data center. Yang bekerja adalah memori.
Negara tentu perlu merapikan data. Itu penting. Tapi jangan sampai rakyat merasa sedang dirapikan keluar dari daftar prioritas. Karena di balik setiap angka yang diperbarui, ada satu keluarga yang menunggu kepastian. Dan di balik setiap kebijakan, ada suara yang pelan-pelan belajar mengingat.
Jadi, seruput lagi kopinya. Karena kadang yang bikin panas bukan cuma isu politik—tapi kenyataan bahwa bagi sebagian orang, status “nonaktif” itu bukan sekadar istilah administrasi. Itu soal bisa berobat atau tidak hari ini.
