TOMBAKOPINI : M. Nudin Lubis
Setahun sudah Lucky Hakim duduk di kursi Bupati Indramayu. Kursi yang mestinya berat oleh tanggung jawab publik, tetapi belakangan terasa ringan—hampir seperti kursi tamu di studio podcast: banyak bicara, sedikit kerja.
Sejak awal publik sebenarnya sudah curiga. Dunia hiburan dan dunia pemerintahan adalah dua panggung berbeda. Yang satu hidup dari sorotan kamera, yang lain hidup dari ketepatan kebijakan.
Namun setahun terakhir menunjukkan satu hal: popularitas ternyata tidak otomatis berubah menjadi kapasitas.
Dan Indramayu mulai membayar mahal eksperimen politik itu.
Dari Jepang Sampai Eretan: Blunder yang Terlalu Mahal
Mari kita mulai dari salah satu episode paling memalukan dalam setahun terakhir.
Saat rakyat sibuk merayakan Lebaran di kampung halaman, sang Bupati justru asyik berlibur ke Jepang tanpa izin resmi. Hasilnya? Teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri.
Bagi kepala daerah, ini bukan sekadar kesalahan prosedur. Ini soal etika kepemimpinan.
Kalau seorang bupati saja bisa pergi ke luar negeri tanpa izin, pesan yang sampai ke birokrasi di bawahnya sederhana: aturan itu fleksibel.
Atau lebih jujur lagi: aturan hanya berlaku untuk orang lain.
Lalu kita pindah ke Eretan.
Ketika banjir rob menghantam wilayah pesisir, pemerintah daerah mengangkat tangan: tidak ada dana.
Ironisnya, di akhir tahun Pemkab justru memamerkan SiLPA Rp75 miliar.
Artinya sederhana: uang ada, tetapi tidak digunakan ketika rakyat membutuhkan.
Ini bukan lagi soal kekurangan anggaran.
Ini soal kegagalan berpikir.
Ketika Penjelasan Bupati Terdengar Seperti Stand-Up Comedy
Dalam satu kesempatan, sang Bupati ditanya soal persoalan air.
Jawabannya legendaris:
“Hujan itu air. Air dari hulu. Air dari langit. Kadang air juga dari laut.”
Kalimat itu mungkin cocok untuk pembukaan stand-up comedy.
Tetapi dari seorang kepala daerah, publik berharap lebih dari sekadar metafora air.
Publik berharap solusi. Masalahnya, solusi tidak pernah lahir dari kalimat yang hanya terdengar pintar di kamera.
Janji Anti-Korupsi yang Meleleh di Depan Bukti
Di media sosial, Lucky Hakim pernah tampil gagah.
Ia menantang masyarakat melaporkan dugaan korupsi dana desa. Retorikanya keras. Seolah Indramayu akan memasuki era baru transparansi.
Namun ketika masyarakat benar-benar datang membawa laporan dan bukti, situasinya berubah.
Pemerintah daerah mendadak sunyi.
Janji yang semula bergaung seperti genderang perang berubah menjadi bisikan lirih.
Di sinilah publik mulai memahami satu hal pahit: di era politik digital, keberanian sering kali hanya hidup di layar live streaming.
Lingkaran Dalam yang Lebih Mirip Barisan Buzzer
Masalah terbesar Lucky Hakim mungkin bukan pada dirinya sendiri.
Masalahnya ada pada orang-orang di sekelilingnya.
Seorang pemimpin yang serius akan mengelilingi dirinya dengan orang-orang kritis—mereka yang berani berkata tidak.
Namun yang terlihat di sekitar Lucky justru sebaliknya.
Barisan ring satu dan relawannya lebih mirip pasukan buzzer kampung: ribut di media sosial, menyerang kritik, tetapi tidak pernah membawa gagasan.
Politik akhirnya berubah menjadi kerumunan orang yang menempel kekuasaan untuk satu tujuan sederhana: mengamankan nasi masing-masing.
Padahal jika Lucky Hakim cukup cerdas, ia seharusnya membangun barisan petarung—orang-orang yang berani membongkar mafia proyek, berani menantang birokrasi korup, dan berani membersihkan sistem dari dalam.
Relawan semacam itu mungkin berisik.
Tetapi mereka bisa membangun simpati publik.
Sayangnya yang terlihat sekarang justru kebalikannya: banyak sorak, sedikit keberanian.
Panggung Politik yang Salah
Masalah Lucky Hakim sebenarnya bisa dilihat dari perjalanan politiknya.
Ia pernah menjadi wakil bupati, mundur di tengah jalan, lalu aktif sebagai podcaster politik, maju sebagai caleg melalui Partai NasDem, sebelum akhirnya menjadi bupati.
Masalahnya, Indramayu bukan panggung kosong.
Daerah ini adalah arena tiga kekuatan besar:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Partai Golkar, dan
Partai Kebangkitan Bangsa.
Ketika hubungan politik dengan mereka tidak solid, seorang bupati bisa sangat mudah digoyang.
Apalagi kendaraan politik Lucky di DPRD tidak terlalu kuat.
Dalam bahasa politik sederhana: kursinya ada, tetapi kakinya goyah.
Tiga Jalan yang Kini Menunggu
Kini Lucky Hakim berada di persimpangan yang tidak mudah.
Jika ia memilih bermain aman, ia mungkin akan menyelesaikan masa jabatan ini dengan tenang—tetapi tanpa warisan kepemimpinan.
Jika ia memilih menantang arus, ia harus siap menghadapi perlawanan politik yang jauh lebih keras.
Dan jika ia cukup cerdik, ia harus segera merapikan dua hal yang paling berantakan saat ini: manajemen pemerintahan dan lingkaran orang kepercayaannya.
Karena satu hal sudah jelas.
Indramayu tidak membutuhkan bupati yang sekadar pandai berbicara di depan kamera.
Indramayu membutuhkan pemimpin yang berani berkelahi dengan realitas.
Sebab dalam politik lokal, popularitas memang bisa membuka pintu kekuasaan.
Tetapi hanya kepemimpinan yang nyata yang bisa membuat rakyat tidak menutup pintu itu kembali.
