OPINI & ANALISIS

Mau Jadi Apa? Bayar! — Negeri Wakanda Edisi Kursi Jabatan

20
×

Mau Jadi Apa? Bayar! — Negeri Wakanda Edisi Kursi Jabatan

Sebarkan artikel ini

TOMBAKOPINI: IAB

 

Dulu waktu kecil, cita-cita anak Indonesia itu indah-indah, Bang. Ada yang mau jadi dokter supaya bisa nolong orang sakit. Ada yang mau jadi guru supaya pintar dan dihormati. Ada juga yang mau jadi polisi karena habis nonton film laga sore-sore di televisi.

 

Pokoknya cita-cita zaman dulu itu masih harum seperti buku tulis baru dibeli. Masih bersih. Masih optimis.

 

Sekarang?

 

Kadang pertanyaannya masih sama. Tapi jawabannya mulai terdengar seperti obrolan bapak-bapak di warung kopi.

 

“Mau jadi apa, Nak?”

 

“Tergantung uangnya ada berapa, Pak…”

 

Lucu sih dengarnya. Tapi habis ketawa, biasanya langsung hening. Karena makin hari, kalimat itu terasa makin dekat dengan kenyataan.

 

Di negeri yang katanya ramah tamah ini, jabatan kadang terasa seperti barang lelang malam tahun baru. Mau jadi Kepala Dinas? Bayar. Mau jadi camat? Bayar. Mau jadi lurah? Bayar. Mau jadi kepala desa? Bayar. Mau jadi kepala dusun? Katanya bayar juga. Bahkan mau jadi P3K pun kadang rakyat sudah curiga duluan.

Baca Juga  Ketika Penerima Beasiswa LPDP Terseret dalam Pusaran Perdebatan Nasionalisme

 

Pokoknya kalau ada kursi empuk plus AC dingin, aroma transferannya kadang lebih kuat daripada aroma kopi hitam di warung pinggir jalan.

 

Rakyat kecil mendengar cerita beginian sampai bingung sendiri. Mau marah capek. Mau demo takut panas. Mau ketawa nanti dikira tidak nasionalis. Akhirnya cuma bisa geleng-geleng kepala sambil menyeruput kopi sachet yang gulanya lebih manis daripada janji kampanye.

 

Kadang saya berpikir, jangan-jangan negeri ini bukan demokrasi lagi. Ini marketplace jabatan. Tinggal pilih posisi yang diinginkan, lalu muncul tulisan:

 

“Silakan check in sesuai kemampuan.”

 

Ada paket hemat, paket reguler, mungkin sebentar lagi ada cashback dan cicilan nol persen.

 

Lucunya lagi, orang yang mau masuk jabatan itu kadang sampai jual sawah, gadai motor, pinjam uang ke sana-sini, bahkan mungkin rela makan mi instan sebulan penuh. Semua demi satu kursi yang kalau dipotret kelihatannya gagah sekali.

 

Begitu duduk di kursi jabatan, senyumnya lebar. Foto profil mendadak resmi. Jalan sedikit dikawal. Bicara sedikit pakai istilah “demi masyarakat”.

Baca Juga  Polisi Masak, Tentara Bangun Gedung: Negara Ini Kekurangan Tukang atau Kekurangan Fokus?

 

Tapi rakyat kadang tahu, di balik senyum itu ada suara kecil di kepala:

 

“Tenang… sekarang waktunya balik modal.”

 

Nah, di situlah film horornya dimulai.

 

Karena kalau awal masuk saja sudah tekor duluan, jabatan akhirnya tidak lagi dianggap amanah. Jabatan berubah jadi investasi. Dan kalau sudah dianggap investasi, ya jangan heran kalau proyek mendadak “diatur”, anggaran mendadak “bocor”, bantuan rakyat nyasarnya entah ke mana.

 

Yang lebih lucu lagi, setiap pemilu datang, wajah para calon mendadak ramah semua. Senyumnya lebih manis daripada kasir minimarket. Salaman ke mana-mana. Masuk gang sempit mau. Duduk di tikar sambil makan singkong rebus juga kuat.

 

Padahal habis terpilih? Nomor rakyat hilang lebih cepat daripada kaus kaki sebelah di mesin cuci.

 

Rakyat kecil sebenarnya sederhana saja harapannya. Tidak minta pejabat jadi malaikat. Tidak juga berharap semua langsung sempurna. Rakyat cuma ingin orang yang duduk di kursi jabatan itu benar-benar bekerja, bukan sibuk menghitung cara mengembalikan modal politik.

 

Karena kalau semua harus bayar untuk jadi pejabat, lama-lama anak kecil pun bingung.

Baca Juga  Runtuhnya Keadilan Ekologis: Menggugat Pembiaran Tambang Ilegal dan Alih Fungsi Lahan di Tengah Mandulnya Evaluasi KLH

 

“Mama, cita-cita itu ditentukan bakat atau saldo rekening?”

 

Pertanyaan itu terdengar lucu. Tapi juga menakutkan.

 

Sebab negeri yang sehat seharusnya memberi kesempatan kepada orang pintar, jujur, dan mau bekerja. Bukan cuma kepada orang yang dompetnya paling tebal atau transferannya paling cepat.

 

Kadang warung kopi lebih jujur daripada ruang rapat. Di sana bapak-bapak ngomong apa adanya.

 

“Kalau kursi dibeli, jangan heran kalau nanti rakyat ikut dijual.”

 

Kalimat itu pahit. Pahitnya bahkan lebih pahit daripada kopi hitam tanpa gula yang diminum sambil mikirin cicilan.

 

Beginilah nasib negeri kita. Tokohnya ganti. Partainya ganti. Slogannya ganti. Tapi ceritanya kadang masih itu-itu juga.

 

Sementara rakyat? Tetap bangun pagi. Tetap kerja. Tetap bayar pajak. Tetap berharap suatu hari nanti jabatan tidak lagi diperjualbelikan seperti tiket konser.

 

Karena kalau semuanya serba bayar, jangan salahkan rakyat kalau suatu saat mereka merasa kejujuran cuma tinggal mata pelajaran sekolah, bukan lagi cara hidup.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *