TOMBAKOPINI: IAB
Sebelum membahas politik, seruput dulu secangkir kopi. Biar obrolannya tetap hangat, meski topiknya kadang lebih pahit daripada kopi tanpa gula. Sebab setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), pertanyaan yang muncul selalu sama: kenapa sih masih banyak kepala daerah yang tersandung korupsi?
Kalau dipikir-pikir, politik kita kadang mirip orang yang nekat menggelar pesta pernikahan supermewah dengan uang pinjaman. Saat musik masih berdentum dan tamu masih sibuk rebutan es krim, pikiran tuan rumah sudah melayang ke cicilan yang menunggu di depan pintu. Begitu juga sebagian politisi. Sejak masa kampanye, biaya sudah membengkak ke mana-mana. Spanduk memenuhi jalan, panggung berdiri megah, kaus dibagikan, relawan bergerak, tim sukses bekerja siang malam. Ketika akhirnya menang, godaan untuk “balik modal” pun mulai mengintip dari balik meja kekuasaan.
Tentu saja, tidak semua kepala daerah seperti itu. Masih banyak yang menjaga integritas dan bekerja dengan hati. Namun, ketika sistem politik lebih sering mengukur kekuatan dari isi dompet ketimbang isi kepala, bibit korupsi menemukan lahan yang sangat subur untuk tumbuh.
Ironisnya, gaji resmi kepala daerah hanya sekitar beberapa juta rupiah setiap bulan, sementara biaya kampanye bisa mencapai miliaran. Ibarat membeli kapal pesiar, tetapi penghasilannya cuma cukup membeli pelampung. Bahkan kalkulator pun mungkin memilih mati daripada menghitungnya. Tapi ingat, kecilnya gaji bukan alasan untuk mencuri. Banyak petani, guru, nelayan, pedagang, hingga buruh yang hidup sederhana tanpa harus mengambil hak orang lain. Jadi persoalannya bukan sekadar angka di rekening, melainkan nafsu yang sulit direm dan sistem yang masih penuh celah.
KPK juga berkali-kali menemukan pola yang hampir seragam. Ada penyandang dana yang membantu saat kampanye, lalu berharap mendapat “oleh-oleh” berupa proyek ketika jagoannya menang. Politik akhirnya berubah seperti arisan. Bedanya, yang dibagikan bukan panci, rice cooker, atau blender, melainkan proyek bernilai miliaran rupiah. Rakyat? Ya tetap saja duduk di bangku penonton sambil memegang tiket bernama janji.
Belum lagi budaya politik uang yang masih susah diajak pensiun. Uang berpindah tangan lebih cepat daripada gosip di warung kopi. Akibatnya, pesta demokrasi kadang terasa seperti lelang. Siapa modalnya paling tebal, dia yang paling mencolok. Gagasan, pengalaman, dan integritas sering kalah pamor dibanding baliho raksasa yang tersenyum lebar di setiap tikungan jalan.
Karena itu, solusi terbaik bukan hanya menangkap pelakunya, tetapi juga memperbaiki lapangannya. Kampanye harus dibuat lebih sederhana, lebih hemat, dan lebih mengandalkan media digital. Daripada menghabiskan anggaran untuk ribuan spanduk yang akhirnya robek diterpa hujan lalu jadi sarang kambing berteduh, lebih baik adu program lewat media sosial, debat terbuka, dan ruang diskusi. Biaya lebih ringan, rakyat lebih mudah menilai, dan calon dipaksa menjual ide, bukan kemewahan panggung.
Di sisi lain, transparansi pendanaan politik wajib diperkuat. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus bisa ditelusuri. Sebab korupsi sering kali tidak lahir ketika seseorang sudah duduk di kursi empuk, melainkan mulai tumbuh sejak baliho pertama dipasang.
Pada akhirnya, demokrasi jangan sampai berubah menjadi ajang investasi dengan target keuntungan berlipat. Jabatan kepala daerah bukan mesin ATM, bukan pula ladang untuk mengembalikan modal. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kalau sejak awal niatnya hanya mencari untung, jangan heran jika rakyat terus rajin membayar pajak, tetapi yang mereka terima hanyalah kuitansi panjang bernama kekecewaan. Sebab negeri ini tidak kekurangan baliho besar, melainkan masih sangat membutuhkan pemimpin yang tetap jujur meski peluang untuk berbuat curang selalu terbuka.
