TOMBAKOPINI : Kritikaputri
Kalau ada satu hal yang bikin rakyat Jawa Tengah makin sering menghela napas panjang akhir-akhir ini, itu bukan cuma soal cuaca panas yang makin nyolot. Bukan cuma soal harga beras yang naiknya kayak nggak pernah kenal rem. Tapi satu kalimat yang muncul di mana-mana—dari angkringan pinggir jalan sampai grup WA RT—adalah ini: “Pajak naik lagi.”
Kalimatnya pendek. Tapi dampaknya panjang. Karena bagi rakyat kecil, pajak bukan sekadar istilah ekonomi. Pajak itu rasa. Pajak itu beban. Pajak itu pengalaman harian.
Dan ketika pajak terus dinaikkan, sementara hidup makin sempit, muncul satu kesimpulan yang makin keras terdengar: kita ini hidup dalam penjajahan model baru.
Bedanya, penjajahnya bukan bangsa asing. Bukan kompeni. Bukan VOC. Tapi aparatur kita sendiri. Pemerintah yang seharusnya jadi pelayan, berubah jadi penagih. Yang seharusnya bekerja untuk rakyat, malah menekan rakyat.
Ironi Jawa Tengahnya begini: kita dijajah oleh pegawai kita sendiri.
Dari Angkringan Sampai Pasar: Rakyat Sudah Paham, Kok
Kalau pemerintah masih mengira rakyat tidak paham, itu salah besar.
Rakyat Jawa Tengah mungkin terkenal santun. Sering dianggap “nrimo”. Tapi jangan salah: nrimo itu bukan bodoh. Nrimo itu bukan berarti rela diinjak. Nrimo itu bukan berarti boleh diperas.
Di pasar Beringharjo, di Pasar Gede Solo, di Pasar Johar Semarang, di kios-kios kecil Purwokerto, di warung-warung Tegal, orang-orang sudah paham satu hal sederhana:
kalau pemasukan negara naik, tapi pelayanan tetap amburadul, berarti ada yang bocor.
Rakyat nggak butuh kuliah fiskal untuk tahu bahwa hidup mereka makin berat. Rakyat cukup lihat kuitansi belanja. Cukup lihat tagihan. Cukup lihat harga minyak, harga gas, harga beras, dan ongkos sekolah.
Kalau semua naik, tapi gaji tidak ikut naik, itu bukan ekonomi tumbuh—itu rakyat yang diperas.
Pajak Naik, Pelayanan Tetap: Ini Negara atau Kantor Penagih?
Dalam teori yang ditulis rapi di buku, pajak itu gotong royong. Pajak itu uang bersama untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi, transportasi publik, dan jaminan sosial.
Masalahnya, rakyat hidup bukan di buku. Rakyat hidup di kenyataan.
Kenyataannya:
Banyak sekolah masih “minta ini-itu”.
Banyak puskesmas masih antre panjang.
Banyak jalan kabupaten rusak bertahun-tahun.
Banyak layanan administrasi tetap bikin orang bolak-balik.
Banyak rakyat kecil tetap dipaksa bayar ini-itu dengan alasan “aturan”.
Lalu di tengah semua itu, pajak dinaikkan.
Maka wajar kalau rakyat bertanya dengan nada yang makin tajam:
“Uang pajak kita itu lari ke mana?”
Pertanyaan ini bukan pertanyaan kebencian. Ini pertanyaan kewarasan.
Karena negara yang sehat tidak menuntut lebih dulu, tapi melayani lebih dulu.
Pemerintah Itu Pelayan, Tapi Kok Berlagak Majikan?
Di negara demokrasi, pemerintah itu pegawai. Pelayan. Manajer yang digaji oleh rakyat. Itu konsep yang paling dasar.
Tapi yang terjadi sekarang sering terasa kebalikannya: pemerintah bertingkah seperti majikan, sementara rakyat diperlakukan seperti buruh yang harus patuh, diam, dan bayar.
Kalau rakyat bertanya, dibilang tidak paham.
Kalau rakyat protes, dibilang provokator.
Kalau rakyat mengkritik, dibilang tidak nasionalis.
Seolah-olah nasionalisme itu hanya diukur dari seberapa patuh kita membayar, bukan dari seberapa jujur negara mengelola.
Padahal cinta tanah air itu bukan berarti diam ketika negara salah. Cinta tanah air itu justru berani mengoreksi ketika negeri diselewengkan.
Jawa Tengah Itu Santun, Tapi Bukan Lemah
Jawa Tengah punya karakter sosial yang khas: sopan, halus, menahan emosi. Tapi di balik itu ada satu hal yang keras: rasa keadilan.
Dan ketika rasa keadilan itu diinjak, rakyat Jawa Tengah bisa berubah.
Bukan dengan cara brutal, tapi dengan cara yang lebih berbahaya bagi kekuasaan:
rakyat berhenti percaya.
Begitu kepercayaan hilang, negara bisa punya undang-undang, bisa punya aparat, bisa punya ancaman—tapi tetap tidak punya legitimasi moral.
Dan pajak tanpa legitimasi moral akan selalu terasa seperti pemaksaan.
Rakyat Tidak Anti Pajak, Rakyat Anti Diperas
Ini penting: rakyat bukan anti pajak.
Rakyat paham negara butuh uang. Rakyat paham pembangunan butuh biaya.
Tapi rakyat juga paham: negara harus membuktikan dulu bahwa uang itu dipakai benar.
Kalau negara meminta rakyat membayar lebih, maka negara harus menunjukkan:
belanja pejabat dipangkas,
pemborosan dihentikan,
proyek mercusuar ditinjau ulang,
korupsi diberantas tanpa tebang pilih,
pelayanan publik dibenahi.
Kalau itu tidak dilakukan, maka pajak bukan gotong royong. Pajak adalah alat menambal lubang yang dibuat elite sendiri. Dan rakyat tidak mau jadi tukang tambal untuk kebocoran yang bukan ulah mereka.
Korupsi Itu Bukan Sekadar Kejahatan, Tapi Pengkhianatan
Di Jawa Tengah, orang biasa punya logika sederhana:
kalau ada orang nyolong uang kas RT, itu memalukan.
kalau ada orang nyolong uang kas desa, itu keterlaluan.
Lalu bagaimana kalau ada pejabat yang mencuri uang negara?
Itu bukan sekadar kejahatan. Itu pengkhianatan.
Dan selama korupsi masih menjadi semacam “tradisi elit”, kenaikan pajak akan selalu terasa seperti penjajahan.
Karena yang terjadi bukan rakyat membangun negara, tapi rakyat membiayai gaya hidup dan kebusukan.
Sementara rakyat kecil, telat bayar sedikit saja, langsung dihukum, didenda, dipersulit.
Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau begini terus, jangan salahkan rakyat kalau makin sinis.
Pajak yang Adil Itu Transparan, Bukan Sekadar Dipaksakan
Negara sering memakai kata “wajib” seperti palu godam.
Wajib bayar pajak.
Wajib patuh.
Wajib taat.
Tapi negara sering lupa ada kata lain yang sama pentingnya:
Wajib transparan.
Wajib jujur.
Wajib efisien.
Wajib bersih.
Kalau rakyat diwajibkan bayar, negara juga wajib membuktikan.
Karena pajak itu bukan sedekah. Pajak itu kontrak sosial.Rakyat membayar, negara melayani.
Kalau negara hanya pandai menagih, tapi malas melayani, maka kontrak sosial itu rusak.
Dan ketika kontrak sosial rusak, yang tersisa hanya pemaksaan.
Jangan Jadikan Rakyat ATM Negara
Rakyat Jawa Tengah itu pekerja keras. Dari petani di Klaten, buruh di Kudus, pedagang di Solo, nelayan di Rembang, sopir di Semarang, sampai UMKM di Magelang.
Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Banyak yang bahkan tidak punya jaminan kesehatan yang layak. Banyak yang hidupnya pas-pasan.
Kalau pemerintah terus menaikkan pajak tanpa memikirkan kemampuan rakyat, itu artinya negara sedang memperlakukan rakyat seperti mesin uang.
Seperti ATM yang bisa ditarik kapan saja.
Dan negara yang memperlakukan warganya seperti ATM sedang menyiapkan kehancuran moral. Karena rakyat bukan sumber daya yang tak ada habisnya.
Penutup: Warga Jawa Tengah Harus Bergerak, Legal Tapi Tidak Jinak
Sekarang pertanyaannya: lalu rakyat harus bagaimana?
Jawabannya jelas: bergerak.
Bukan bergerak ngawur. Bukan bergerak melanggar hukum. Tapi bergerak dengan cara yang sah, terorganisir, dan keras.
Masyarakat Jawa Tengah harus berhenti hanya mengeluh di angkringan, berhenti hanya marah di status WhatsApp, berhenti hanya menggerutu di pasar.
Saatnya aksi sipil yang nyata, misalnya:
Desak audit anggaran daerah dan pusat secara terbuka.
Tekan DPRD dan DPR untuk membuka data belanja pejabat.
Kawal APBD/APBN sampai level rinci, bukan cuma angka besar.
Laporkan pemborosan, pungli, dan permainan proyek.
Dorong gerakan warga: forum RW/RT, komunitas kampus, organisasi tani, serikat buruh, UMKM.
Hentikan politik uang dan dinasti politik di Jawa Tengah. Karena mereka inilah yang paling sering menjadikan pajak sebagai ladang.
Banjiri kanal resmi pemerintah dengan tuntutan transparansi. Bukan sekali, tapi terus-menerus.
Karena diam adalah pupuk bagi kesewenang-wenangan.
Dan rakyat Jawa Tengah, yang selama ini dikenal halus, harus mulai menunjukkan satu hal:
kita bisa santun, tapi kita tidak bisa terus-menerus ditipu.
Pemerintah itu pegawai rakyat.
Kalau pegawai berubah jadi penindas, maka rakyat wajib mengingatkan.
Dengan suara. Dengan data. Dengan keberanian.
Dan kalau perlu, dengan perlawanan sipil yang sah—yang membuat penguasa sadar: rakyat bukan budak di tanah sendiri.
#GerakanMasyarakatJateng:StopBayarPajak
