TOMBAKOPINI: IAB
Simak dulu ceritanya, Bang! Siapkan kopi, teh, atau gorengan hangat. Sebab kali ini kita akan membahas sebuah penghargaan yang sering membuat pejabat daerah senyum selebar spanduk kampanye, yaitu opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.
Di dunia pemerintahan, WTP ibarat piala bergengsi. Begitu didapat, foto bersama langsung digelar. Senyum para pejabat mendadak lebih cerah daripada lampu jalan yang baru selesai proyek pengadaannya. Spanduk ucapan selamat bermunculan. Media sosial ramai. Seolah-olah daerah tersebut baru saja menjuarai Piala Dunia Tata Kelola Keuangan.
Padahal, kalau dipahami dengan tenang sambil menyeruput kopi, WTP sebenarnya adalah opini auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Artinya laporan keuangannya dianggap rapi, tertib, dan tidak mengandung kesalahan material yang signifikan.
Namun ada satu hal yang sering terlupakan. WTP bukan sertifikat bebas korupsi. WTP bukan surat keterangan bahwa seluruh pejabatnya suci tanpa noda. WTP hanya menilai kewajaran laporan keuangan, bukan memeriksa seluruh kemungkinan penyimpangan yang terjadi di balik layar.
Ibarat seorang siswa yang mendapatkan rapor bagus. Nilai matematikanya sembilan, nilai bahasa Indonesianya delapan setengah, dan nilai IPA-nya juga memuaskan. Tetapi rapor bagus belum tentu membuktikan bahwa dia tidak pernah bolos ke kantin saat jam pelajaran atau tidak pernah menyontek saat ulangan. Rapor dan perilaku adalah dua hal yang berbeda.
Karena itulah banyak pemerintah daerah berlomba-lomba mendapatkan WTP. Alasannya macam-macam. Mulai dari meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki citra birokrasi, menarik investor, hingga menjadi kebanggaan institusi. Bahkan bagi sebagian kepala daerah, WTP kadang terasa seperti centang biru di media sosial. Begitu didapat, rasa percaya diri langsung naik beberapa tingkat.
Masalah muncul ketika keinginan memperoleh WTP berubah menjadi ambisi yang terlalu besar. Ketika prestise lebih penting daripada perbaikan tata kelola. Ketika sebagian orang mulai berpikir bahwa hasil akhirnya harus WTP, apa pun caranya.
Nah, di sinilah kisah yang sedang ramai dari Kabupaten Muara Enim menjadi menarik untuk disimak.
Menurut penjelasan KPK, kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengadaan smart board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Temuan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Karena khawatir opini WTP yang selama ini diperoleh bisa hilang, diduga muncul upaya untuk “mengurus” persoalan tersebut dengan cara yang tidak semestinya. KPK kemudian mengungkap dugaan suap yang melibatkan Bupati Muara Enim Edison kepada oknum ASN di lingkungan BPK.
Kalau dugaan itu benar, maka ini ibarat seseorang yang takut nilai ujiannya turun lalu memilih menyuap pengawas daripada belajar lebih rajin. Padahal cara tercepat memperbaiki laporan keuangan adalah memperbaiki pengelolaannya, bukan memperbaiki hubungan dengan oknum auditor.
Yang membuat masyarakat mengelus dada, kasus seperti ini ternyata bukan cerita baru.
Publik tentu masih ingat kasus Bupati Bogor Ade Yasin pada tahun 2022. Saat itu KPK mengungkap dugaan suap kepada auditor BPK agar hasil audit Pemerintah Kabupaten Bogor tetap memperoleh opini WTP.
Sebelumnya, pada tahun 2017, kasus serupa juga mencuat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Bahkan dalam berbagai persidangan kasus korupsi, pernah pula muncul dugaan mengenai permintaan uang yang dikaitkan dengan pemberian opini WTP di sejumlah instansi.
Dari sini kita belajar bahwa WTP ternyata memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Bukan hanya nilai administratif, tetapi juga nilai politik, nilai prestise, bahkan nilai pencitraan.
Akibatnya, sebagian orang mulai memandang WTP seperti medali emas yang harus didapat dengan segala cara. Padahal jika medali itu diperoleh melalui cara curang, maka yang berkilau hanya logamnya, bukan integritasnya.
Rakyat tentu tidak anti terhadap WTP. Justru sebaliknya. Semakin banyak pemerintah daerah memperoleh laporan keuangan yang baik, semakin bagus. Tetapi masyarakat juga berhak memahami bahwa WTP hanyalah salah satu indikator.
Pemerintahan yang baik bukan sekadar pandai menyusun laporan keuangan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang anggarannya benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, pembangunan berjalan, pelayanan publik membaik, dan pejabatnya tidak sibuk mencari jalan pintas.
Karena itu, ketika mendengar sebuah daerah memperoleh WTP, kita boleh mengapresiasi. Tetapi jangan langsung bertepuk tangan terlalu keras sampai lupa berpikir kritis.
Sebab sejarah telah mengajarkan bahwa tidak sedikit lembaga dan pemerintah daerah yang memperoleh WTP tetapi kemudian tersandung kasus korupsi. Laporannya boleh tampak rapi, tetapi belum tentu semua perilakunya ikut rapi.
Maka sebagai warga negara, tugas kita sederhana. Tetap objektif. Tetap mengawasi. Tetap kritis.
Karena tikus anggaran zaman sekarang juga semakin canggih. Mereka tidak selalu berlari di gudang beras. Kadang mereka memakai jas, berdasi, berbicara tentang transparansi, lalu berfoto bersama di depan piagam penghargaan.
Jadi, kalau suatu hari Anda melihat sebuah daerah merayakan WTP dengan meriah, silakan ikut senang. Tetapi jangan lupa bertanya pelan-pelan sambil menyeruput kopi:
“Apakah ini benar-benar Wajar Tanpa Pengecualian, atau jangan-jangan hanya Wajar Tapi Perlu Curiga?”
Nah, itu pertanyaan yang layak terus dijaga oleh rakyat. Sebab selama masih ada uang negara, selama masih ada kekuasaan, dan selama masih ada godaan, kita perlu memastikan tidak ada tikus-tikus rakus yang diam-diam nyerocos di dekat kakus sambil menghitung hasil kongkalikongnya.
