Oleh: Zainul Arifin
Direktur Utama PT Media Rakyat Berdaulat (TombakRakyat.com)
Opini, TombakRakyat.com, – Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai alasan pergantian tersebut. Yang lebih menarik adalah pertanyaan mengenai kapasitas dan rekam jejak penggantinya.
Publik tentu berhak bertanya, apakah sosok yang kini dipercaya mengendalikan salaha satu program terbesar dalam sejarah Indonesia memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk mengelola lembaga dengan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah?
Nanik Sudaryati Deyang dikenal sebagai mantan wartawati yang memulai karier di Tabloid Bangkit kelompok Kompas Gramedia. Dalam perjalanan berikutnya, ia aktif di dunia politik, menjadi bagian dari lingkaran pendukung Prabowo Subianto, terlibat dalam tim pemenangan Pilpres, kemudian masuk ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebelum akhirnya menjabat Wakil Kepala BGN pada tahun 2025.
Dari sisi pendidikan, Nanik diketahui memiliki latar belakang Sarjana Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman.
Namun muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah pengalaman sebagai jurnalis, aktivis politik, dan pejabat komunikasi cukup untuk memimpin lembaga yang mengelola program makan bergizi nasional dengan cakupan jutaan penerima manfaat?
Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Dadan Hindayana merupakan akademisi dan ilmuwan dari IPB yang memiliki rekam jejak panjang di dunia penelitian dan manajemen institusi pendidikan.
Sebaliknya, rekam jejak Nanik lebih banyak berada di wilayah komunikasi publik, media, politik, dan koordinasi program. Hingga saat ini belum banyak catatan yang menunjukkan pengalaman langsung mengelola sistem logistik pangan nasional, tata kelola rantai pasok gizi, maupun organisasi teknokratis berskala besar seperti BGN.
Di sinilah letak kegelisahan publik.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar membagikan makanan. Program ini menyangkut pengadaan bahan pangan, distribusi nasional, standar kesehatan, pengawasan kualitas, tata kelola anggaran, hingga mitigasi risiko yang menyangkut jutaan anak Indonesia.
Karena itu, sebagian masyarakat mempertanyakan apakah pergantian ini merupakan upaya menghadirkan kepemimpinan yang lebih kuat atau sekadar rotasi kekuasaan di dalam lingkaran yang sama.
Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat Nanik bukan orang luar yang datang melakukan reformasi. Ia sebelumnya adalah Wakil Kepala BGN dan menjadi bagian dari struktur yang selama ini menjalankan program tersebut. Jika memang terdapat kelemahan tata kelola, bukankah publik berhak mengetahui sejauh mana tanggung jawab kolektif jajaran pimpinan sebelumnya?
Publik juga masih mengingat bahwa nama Nanik pernah terseret dalam polemik hoaks Ratna Sarumpaet pada 2019. Meski tidak pernah menjadi tersangka maupun terpidana, keterlibatannya sebagai pihak yang ikut menyebarkan informasi yang kemudian terbukti tidak benar menjadi bagian dari jejak digital yang masih dapat ditemukan hingga hari ini.
Tentu saja setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kedua. Namun jabatan publik bukan sekadar soal hak. Jabatan publik adalah soal kepercayaan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai Nanik dari latar belakang politiknya, dari kedekatannya dengan penguasa, atau dari jabatannya terdahulu. Masyarakat akan menilai dari hasil.
Apakah kasus-kasus yang selama ini menjadi sorotan bisa diselesaikan? Apakah tata kelola menjadi lebih transparan? Apakah kualitas program meningkat? Apakah anggaran negara lebih terjaga?
Karena bagi rakyat, persoalannya bukan siapa yang menjadi pemain baru.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakaha pergantian ini benar-benar untuk memperbaiki sistem, atau hanya pergantian giliran mengelola APBN?
