Bandung, TombakRakyat.com – Perang dalam lanskap global kontemporer tidak lagi dapat dipahami sebagai konflik berbasis keyakinan. Ia lebih tepat dibaca sebagai manifestasi pertarungan kepentingan geopolitik, ekonomi, teknologi, dan supremasi militer. Keunggulan militer Amerika Serikat kerap diperlihatkan melalui operasi-operasi presisi tinggi yang dalam sejumlah kasus hanya membutuhkan hitungan jam untuk mengeksekusi target strategis. Pernyataan keras yang pernah disampaikan oleh Donald Trump terkait kemampuan Amerika melumpuhkan elite musuh dalam waktu sangat singkat menunjukkan pesan deterensi yang kuat kepada dunia. Pesan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan refleksi dari dominasi intelijen, teknologi drone, dan sistem persenjataan presisi yang membentuk wajah perang modern, ini semua terbukti Minggu, 1 Maret 2026, melalui televisi dan media pemerintah Iran atas wafatnya Ali Khumaeni.
Sejarah menghadirkan preseden yang jauh lebih dahsyat. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hitungan hari, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa tersebut bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan fondasi lahirnya tata dunia berbasis deterensi nuklir dan keseimbangan kekuatan. Sejak saat itu, supremasi militer menjadi bahasa dominan dalam percaturan politik global.
Dalam pengamatan politik internasional mutakhir, konflik global lebih banyak dibaca sebagai konsekuensi perebutan hegemoni dan pengaruh strategis. John Mearsheimer melalui perspektif offensive realism menegaskan bahwa negara besar secara rasional akan memaksimalkan kekuatannya demi menjamin kelangsungan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Fareed Zakaria melihat dinamika dunia sebagai arena kompetisi multipolar yang kompleks, bukan konflik berbasis agama. Sementara Joseph Nye menekankan pentingnya soft power dan diplomasi sebagai instrumen strategis untuk meredam ketegangan tanpa konfrontasi langsung.
Dari perspektif ini, peperangan in this era lebih merupakan hasil kalkulasi kekuasaan dan kepentingan nasional daripada dorongan teologis. Agama kerap hadir sebagai simbol mobilisasi politik, tetapi bukan determinan struktural konflik. Narasi “perang agama” sering kali menjadi simplifikasi yang menutupi realitas perebutan sumber daya, jalur energi, stabilitas kawasan, dan pengaruh global.
Pandangan etik ulama Nusantara mempertegas batas moral tersebut. Hasyim Asy’ari mengingatkan bahwa perang membawa kerusakan besar terhadap jiwa dan peradaban, sehingga hanya dibenarkan dalam kerangka pembelaan yang sah demi menjaga kemaslahatan. Prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs) menjadi batas etik yang fundamental.
Quraish Shihab memaknai jihad sebagai perjuangan moral dan sosial yang luas, bukan semata perang fisik. Sementara Abdurrahman Wahid secara konsisten menempatkan agama sebagai kekuatan etik perdamaian dan menolak legitimasi kekerasan atas nama keyakinan.
Dengan demikian, perang in this era bukanlah persoalan agama, melainkan konfigurasi kekuasaan global. Penyelesaiannya tidak efektif jika ditempuh melalui retorika teologis yang sempit. Diplomasi, keseimbangan kekuatan, dan pendekatan humanistik justru menjadi strategi rasional dalam meredam eskalasi.
Kita memiliki harga diri, tetapi juga harus memiliki kesadaran diri. Dalam dunia yang saling terhubung dan berisiko tinggi, kebijaksanaan geopolitik lebih menentukan masa depan daripada romantisme peperangan.
Oleh: Ahmad Nurun
Dosen Hukum Digitech University
