BOJONEGORO –TombakRakyat.com Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bojonegoro terus mengawal aspirasi guru madrasah swasta terkait formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengawalan dilakukan melalui jalur aspirasi resmi kepada pemerintah pusat dan legislatif.
Langkah tersebut dipimpin Ketua PIMDA PGMM Bojonegoro, Galih Rimba Ariyana, S.Pd., Gr, bersama jajaran pengurus organisasi. Aspirasi disampaikan dalam forum Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang menghadirkan anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri.
Kegiatan berlangsung pada Senin (2/3/2026) di Hotel Bonero Regency. Dalam kesempatan tersebut, PGMM mendorong realisasi kuota 630.000 PPPK dari Kementerian Agama yang diperuntukkan bagi guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.
Pengawalan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi guru madrasah swasta yang sebelumnya mengikuti Aksi Damai 30 Oktober 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif menyuarakan kejelasan status serta peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta.
Galih menegaskan, organisasi yang dipimpinnya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi para guru tersampaikan melalui mekanisme konstitusional.
“Kami menempuh jalur resmi agar aspirasi ini benar-benar sampai kepada para pengambil kebijakan. Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi bentuk ikhtiar bersama demi keadilan bagi guru madrasah swasta,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan formasi PPPK tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut kualitas layanan pendidikan di madrasah. Ia menilai kuota yang memadai akan membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru.
PGMM Bojonegoro menyatakan akan terus mengawal proses tersebut sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sembari berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi guru madrasah swasta.
