TOMBAK RAKYAT.COM, BANYUMAS – Awan hitam korupsi kembali menyelimuti Jawa Tengah.
Belum kering ingatan publik atas kasus yang menjerat Bupati Pekalongan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pucuk pimpinan daerah.
Kali ini, giliran Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, yang harus berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut.
Pada Jumat malam (13/3/2026), suasana di Mapolresta Banyumas tampak tegang. Bupati Syamsul keluar dari ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat penyidik.
Mengenakan kemeja putih dan masker, ia memilih bungkam seribu bahasa saat dicecar pertanyaan oleh awak media.
Tak sendirian, Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut digelandang menuju Stasiun Purwokerto untuk diberangkatkan ke Jakarta menggunakan kereta api Purwojaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
Fenomena “Langganan” OTT: Ada Apa dengan Jawa Tengah?
Jatuhnya Bupati Cilacap menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus serupa.
Fenomena berulangnya OTT di wilayah ini memicu pertanyaan besar: Mengapa korupsi seolah menjadi lingkaran setan yang sulit diputus?
Beberapa pengamat hukum dan politik melihat adanya beberapa faktor krusial di balik fenomena ini:
- Biaya Politik yang Selangit: Sistem pilkada langsung seringkali menuntut modal kampanye yang sangat besar. Hal ini diduga memicu kepala daerah untuk “mencari kembalian” melalui setoran proyek atau jual beli jabatan setelah terpilih.
- Lemahnya Pengawasan Internal: Meski sistem digitalisasi (e-budgeting) sudah diterapkan, celah korupsi tetap terbuka pada tahap perencanaan proyek dan intervensi kebijakan yang sulit dideteksi oleh inspektorat daerah.
- Budaya “Setoran” yang Mengakar: Kasus yang melibatkan Sekda dan Kepala Dinas dalam rombongan OTT kali ini mengindikasikan adanya dugaan praktik korupsi berjamaah atau sistematis di lingkungan birokrasi.
Penangkapan Syamsul Aulia Rahman menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik lainnya.
Jawa Tengah yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, kini justru kembali disorot karena catatan suram integritas pemimpinnya.
Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pusaran kasus ini.
