BANJARNEGARA – TombakRakyat.com – Konflik terkait seleksi perangkat desa di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara masih menjadi perhatian publik hingga Senin, 16 Maret 2026. Ketegangan yang sempat memicu kericuhan antara massa aksi dan Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho, yang dikenal dengan sapaan Hoho Alkaf, kini diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.
Upaya penyelesaian secara dialogis mulai mengemuka setelah Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang berselisih. Ketua Umum Posbakumdes, Edi Prastio, mengatakan pihaknya siap membantu mempertemukan semua pihak demi meredakan konflik yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Edi Prastio, Posbakumdes akan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah guna memastikan proses mediasi berjalan objektif dan transparan.
“Posbakumdes siap menjadi mediator dalam penyelesaian konflik pemilihan perangkat desa di Desa Purwasaba dengan menggandeng Dipermades Kabupaten Banjarnegara maupun Dispermades Provinsi Jawa Tengah,” ujar Edi Prastio kepada awak media, Senin (16/3/2026).
Berawal dari Polemik Hasil Seleksi
Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga pertengahan Maret 2026, konflik bermula dari polemik hasil seleksi perangkat desa yang memicu ketidakpuasan dari sebagian peserta seleksi maupun kelompok masyarakat.
Pada awal Maret 2026, Pemerintah Desa Purwasaba melaksanakan proses penjaringan dan seleksi perangkat desa untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong dalam struktur pemerintahan desa. Proses tersebut diklaim telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Namun setelah hasil seleksi diumumkan, muncul sejumlah pihak yang mempertanyakan transparansi serta mekanisme penilaian dalam proses penjaringan tersebut. Mereka menilai proses seleksi perlu dievaluasi bahkan diulang agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh peserta.
Ketidakpuasan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi protes dari sejumlah warga dan peserta seleksi yang merasa dirugikan.
Aksi Protes di Balai Desa
Pada 11 Maret 2026, sekelompok massa mendatangi Balai Desa Purwasaba untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melakukan audiensi dengan pemerintah desa. Dalam pertemuan tersebut, massa meminta penjelasan terkait proses seleksi perangkat desa yang dinilai kurang transparan.
Pemerintah desa melalui Kepala Desa Hoho menyampaikan bahwa proses penjaringan perangkat desa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Pihak pemerintah desa juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan berdasarkan regulasi yang mengatur pengisian perangkat desa.
Namun suasana dialog yang awalnya berlangsung dalam forum audiensi itu kemudian berubah menjadi tegang ketika Kepala Desa Hoho keluar dari aula balai desa menuju kendaraan dinasnya.
Kerumunan massa yang berada di sekitar lokasi mendekat sehingga situasi menjadi tidak terkendali dan berujung pada kericuhan.
Klaim Pengeroyokan dan Bantahan
Dalam keterangannya kepada media, Hoho mengaku menjadi korban pengeroyokan saat peristiwa tersebut terjadi. Ia menyebut dirinya dipukul dari berbagai arah oleh sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi.
“Saya dipukul dari berbagai arah ketika keluar dari aula. Kacamata saya pecah dan pakaian dinas saya juga rusak,” ujar Hoho.
Di sisi lain, kelompok yang disebut berasal dari LSM Harimau membantah adanya aksi pengeroyokan seperti yang dituduhkan. Mereka bahkan mengklaim memiliki rekaman video lengkap yang menunjukkan kronologi kejadian secara utuh.
Menurut perwakilan kelompok tersebut, video yang mereka miliki dapat menjadi bukti untuk memperjelas peristiwa yang sebenarnya terjadi saat kericuhan berlangsung.
Posbakumdes Dorong Penyelesaian Damai
Di tengah polemik yang berkembang, Posbakumdes mendorong agar konflik tidak semakin melebar dan dapat diselesaikan melalui jalur dialog serta mediasi yang konstruktif.
Ketua Umum Posbakumdes, Edi Prastio, menilai penyelesaian konflik secara damai merupakan langkah yang paling tepat untuk menghindari eskalasi ketegangan di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti dinamika yang berkembang antara kelompok masyarakat yang disebut berasal dari LSM Harimau dan kelompok yang disebut sebagai ormas pendukung Kepala Desa Hoho.
“Sangat disayangkan bila persoalan ini berkembang karena ego sektoral. Tidak perlu melibatkan konflik eksternal dengan saling adu kekuatan antara LSM Harimau dan ormas pendukung Kades Hoho,” kata Edi.
Menurutnya, konflik yang berlarut-larut berpotensi merusak stabilitas sosial di tingkat desa dan bahkan dapat memicu ketegangan yang lebih luas apabila tidak segera diselesaikan.
Ajakan Menjaga Kondusivitas
Edi Prastio juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di Kabupaten Banjarnegara.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar pihak.
“Saya mengajak seluruh elemen untuk menciptakan suasana damai. Kita harus menjaga kondusivitas daerah, mengingat kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Posbakumdes berharap langkah mediasi yang direncanakan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif antara pemerintah desa, peserta seleksi, serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam polemik tersebut.
Dengan adanya dialog yang difasilitasi oleh pihak independen, diharapkan konflik terkait seleksi perangkat desa di Purwasaba dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan bermartabat sehingga tidak lagi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
