Rowosari-Kendal, Tombakrakyat.com — Polemik kegiatan outing class kembali mengemuka. SMPN 2 Weleri bersikukuh selenggarakan Outing Class kloter kedua. Setelah sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah orang tua siswa terkait kegiatan berbasis touring ke luar provinsi, pihak sekolah justru dinilai tetap bersikukuh dengan konsep serupa, meski dengan label “penggantian kegiatan”.
Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model pembelajaran, perubahan yang dilakukan disebut hanya bersifat kosmetik—mengganti tujuan atau format teknis, tetapi tetap mempertahankan esensi kegiatan berbasis perjalanan wisata.
Sejumlah wali murid mempertanyakan sikap tersebut. Mereka menilai sekolah seolah tidak memiliki alternatif ide pembelajaran lain yang lebih kontekstual, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan siswa.
“Kalau hanya ganti lokasi atau nama kegiatan tapi tetap touring, ini bukan solusi. Ini hanya memindahkan masalah. Dari perjalanan ke Malang Jawa Timur dengan biaya Satu Juta Rupiah lebih, diganti ke Kabupaten Semarang dengan biaya Tigaratus Ribu rupiah. Biaya disetor paling lambat hari ini, Sabtu (18/2), keberangkatan 30 April 2026” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kritik terhadap kegiatan outing class ini bukan tanpa alasan. Sejak awal, program tersebut telah menuai keberatan karena dinilai membebani orang tua secara finansial. Biaya yang tidak sedikit, ditambah faktor psikologis siswa yang ingin tetap ikut karena pengaruh teman sebaya, membuat sebagian orang tua berada dalam posisi dilematis.
Fenomena ini menciptakan tekanan sosial terselubung. Anak-anak yang tidak ikut berpotensi merasa terpinggirkan, sementara orang tua yang keberatan secara ekonomi merasa “dipaksa halus” untuk tetap mengizinkan.
“Anak sudah terlanjur ingin ikut. Kalau tidak diizinkan, takutnya dia merasa berbeda sendiri di sekolah. Jadi mau tidak mau orang tua mengalah,” ungkap wali murid lainnya.
Secara normatif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal telah menegaskan bahwa outing class merupakan bagian dari program kesiswaan yang tercantum dalam Kurikulum Satuan Pendidikan. Hal tersebut juga diperkuat melalui surat edaran resmi Kadisdikbud. Seperti penjelasan Disdikbud dalam portal aduan JNN (18/2/26).
Namun dalam praktiknya, implementasi di lapangan dinilai melenceng dari tujuan awal. Outing class yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran kontekstual—menghubungkan teori dengan realitas sosial—justru berubah menjadi paket wisata edukatif yang dikemas melalui kerja sama dengan biro perjalanan.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai pola ini menunjukkan gejala komersialisasi dalam praktik pendidikan. Skema berbasis paket dinilai lebih praktis karena seluruh kebutuhan sudah disiapkan pihak ketiga, mulai dari transportasi hingga destinasi.
“Model seperti ini memang mudah dijalankan. Tinggal bayar, berangkat, selesai. Tapi pertanyaannya: di mana letak proses belajarnya? ” ujar seorang pengamat pendidikan di Kendal.
“Penjelasan Disdikbud yang menyatakan kegiatan tersebut telah disepakati orang tua murid dalam Rapat Pleno tahun ajaran 2025-2026 itu tanpa dasar. Kami tidak pernah mengetahui ada pembahasan outing class. Rapat Pleno kemudian hanya menetapkan besaran sumbangan sukarela yang juga dipertanyakan dasar peraturanya” lanjutnya
Padahal, berbagai alternatif pembelajaran kontekstual dinilai jauh lebih relevan dan ekonomis. Siswa dapat diajak melakukan observasi pasar tradisional untuk memahami dinamika ekonomi riil, berdialog dengan pelaku UMKM, mengunjungi lahan pertanian untuk mengenal rantai pangan, hingga mempelajari tata kelola pemerintahan di kantor desa setempat.
Selain itu, proyek riset sederhana berbasis lingkungan sekitar sekolah juga dianggap mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, serta kepekaan sosial siswa—tanpa harus bergantung pada perjalanan wisata berbiaya tinggi.
“Kalau tujuannya pendidikan, justru lingkungan sekitar itu laboratorium terbaik. Murah, nyata, dan dekat dengan kehidupan siswa,” kata seorang wali murid.
Salah satu orang tua bahkan mengaku telah menyampaikan langsung pandangannya kepada pihak sekolah. Ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak diukur dari sejauh mana siswa bepergian, melainkan sejauh mana mereka memahami realitas.
“Kalau ingin membentuk karakter dan nalar kritis, jawabannya bukan pada bus pariwisata atau tiket masuk tempat rekreasi. Tapi pada keberanian sekolah mengajak siswa berpikir, bertanya, dan terlibat langsung dengan lingkungan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 2 Weleri belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan para orang tua, termasuk alasan tetap mempertahankan konsep kegiatan berbasis touring.
Polemik ini pun mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam dunia pendidikan: ketika program yang seharusnya menjadi ruang belajar justru berpotensi menjadi beban ekonomi dan simbol formalitas.
Outing class, pada akhirnya, bukan soal destinasi. Ia adalah soal makna. Dan ketika makna itu tergeser oleh paket perjalanan, maka yang tersisa bukan lagi pembelajaran—melainkan sekadar perjalanan yang kehilangan arah. (jw)
