“setiap program sekolah yang melibatkan pungutan besar wajib transparan dan akuntabel. Jika tidak, maka publik berhak menyebutnya apa adanya—bukan pendidikan, melainkan praktik yang patut diaudit”
TOMBAKOPINI: Kritikaputri
Outing class seharusnya menjadi ruang belajar kontekstual: anak-anak mengenal dunia nyata, memperluas pengalaman, dan membangun karakter. Namun ketika kegiatan itu dibebani iuran tinggi tanpa transparansi, publik wajar curiga: ini pendidikan, atau proyek bisnis berkedok sekolah?
Dengan biaya Rp1.140.000 per siswa dan jumlah peserta sekitar 100 anak, total dana yang terkumpul mencapai Rp114.000.000. Angka sebesar ini semestinya otomatis memunculkan standar: fasilitas layak, akomodasi wajar, konsumsinya memadai, dan yang paling penting—laporan anggaran terbuka.
Namun jika menilik komponen biaya yang beredar, hitungan kasarnya justru menimbulkan tanda tanya besar.
Sewa big bus kapasitas 45–59 seat disebut sekitar Rp11 juta. Untuk 100 peserta, minimal dibutuhkan 2 bus, sehingga total bus kira-kira Rp22 juta.
Akomodasi disebut menggunakan hotel melati Rp100 ribu per kamar untuk 4 orang. Jika 100 anak dibagi 4, kebutuhan hanya sekitar 25 kamar. Totalnya hanya sekitar Rp2,5 juta.
Konsumsi? Bahkan jika dihitung cukup “longgar”, misalnya 5–6 kali makan dengan harga Rp25–35 ribu per porsi, totalnya masih berkisar Rp10–21 juta.
Maka total biaya utama (bus + hotel + makan) diperkirakan hanya sekitar Rp34–45 juta.
Artinya, dari total iuran Rp114 juta, terdapat selisih dana yang bisa mencapai Rp60–80 juta.
Ini bukan selisih kecil. Ini selisih yang layak disebut mencurigakan, apalagi jika fasilitas yang diterima anak-anak tidak sebanding dengan iuran yang ditarik.
Di titik ini, pertanyaan publik bukan lagi “boleh atau tidak outing class”, melainkan:
Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Anak-anak, atau penyelenggara?
Uang puluhan juta itu lari ke pos apa?
Apakah outing class berubah menjadi ladang keuntungan?
Lebih ironis lagi, ketika outing class diklaim sebagai “program sekolah”, tetapi siswa yang tidak mampu ikut justru diwajibkan hadir ke sekolah saat keberangkatan, seolah dipaksa menjadi penonton dari ketidakmampuan mereka sendiri. Ini bukan pendidikan kontekstual—ini bisa berubah menjadi ujian psikologis yang melukai.
Sekolah adalah institusi pendidikan, bukan EO.
Jika sekolah memungut dana dari orang tua, maka wajib hukumnya membuka rincian:
biaya transportasi,
biaya hotel,
konsumsi,
tiket wisata,
dokumentasi,
biaya pendamping/panitia,
serta sisa dana (jika ada).
Tanpa transparansi, yang tersisa hanyalah dugaan:
iuran mahal, fasilitas minimal, selisih tak jelas.
Dan di situlah kepercayaan publik runtuh.
