SOLO,TOMBAK RAKYAT.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan instruksi tegas kepada Bank Jateng untuk menempatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai prioritas utama.
Langkah ini diambil sebagai strategi konkret untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
Hal tersebut ditegaskan Ahmad Luthfi saat menghadiri Seminar “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” yang digelar di Hotel Sunan Solo, Jumat (17/4/2026).
“Di Jawa Tengah, saya tekankan agar Bank Jateng memprioritaskan KUR untuk ekonomi kerakyatan.
Kita harus menghidupkan ekonomi bawah dengan memberikan akses KUR berbunga rendah. Ini adalah benteng agar masyarakat tidak terjebak pinjol maupun rentenir yang bunganya mencekik,” ujar Luthfi di hadapan para pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia.
Luthfi memandang bahwa BPD tidak boleh sekadar menjalankan fungsi administratif perbankan.Bank daerah harus bertransformasi menjadi penggerak utama investasi dan penopang pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Kita bukan superman yang bisa bekerja sendiri. Kita adalah super team. Dengan keterbatasan APBD, kita harus menggandeng perbankan dan mendorong investasi melalui kepastian hukum serta kemudahan perizinan,” tambahnya.
Gayung bersambut, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menyatakan kesiapannya untuk memperbesar porsi pembiayaan pembangunan daerah.Ia mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada alokasi pinjaman daerah.
“Tahun 2025 lalu, Bank Jateng menyalurkan kredit pemda sebesar Rp330 miliar. Untuk tahun 2026 ini, kami tingkatkan alokasinya menjadi Rp1 triliun.
Kami berkomitmen menjadi mitra strategis yang memastikan proyek pembangunan berjalan tepat waktu dan berdampak luas,” jelas Bambang.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, menekankan pentingnya BPD untuk ‘naik kelas’.
Menurutnya, BPD tidak lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah, melainkan harus aktif mengelola likuiditas dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
Melalui sinergi ini, diharapkan sektor UMKM di Jawa Tengah semakin berdaya saing, sekaligus menjadi pilar stabilitas ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
