Tombak Rakyat.Com – Bengkulu – Kemendagri dorong sinergi Pemda, TNI, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat pendataan lahan KDKMP di Bengkulu, didukung SIPD dan sesuai Inpres 2025.Senin (15/12/25)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pendataan lahan guna pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Edi Mardianto saat memimpin Rapat Lanjutan Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan KDKMP di Bengkulu, belum lama ini.
Edi menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal dan memastikan proses pendataan berjalan optimal. Pendataan lahan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan KDKMP, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025.
Forum ini juga bertujuan untuk melakukan pemetaan dan menyamakan persepsi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan dukungan lintas kementerian, Pemda, dan tim terkait. “Kementerian Dalam Negeri [bertugas] mengawal jumlah pendataan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Selain administratif, pendataan lahan juga harus memenuhi aspek legalitas dan kesiapan fisik. Lahan yang diusulkan harus memiliki kejelasan alas hak, tercatat sebagai aset daerah atau desa, serta memenuhi kriteria teknis seperti luas minimal, tanah stabil, dan lokasi yang aman serta strategis.
Edi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat pelaporan dan pemantauan. Kemendagri telah menyiapkan penanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi akses akun dan user ID SIPD bagi desa-desa di Bengkulu. “User ID SIPD akan didistribusikan ke masing-masing desa, yang kemudian [datanya] diisi oleh masing-masing desa,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti langsung oleh jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dan perwakilan TNI, serta secara daring oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dan pejabat terkait lainnya.
