TAMBOLAKA, TombakRakyat.com – Keputusan mengejutkan datang dari praktisi hukum senior, Meltripaul E. Rongga, yang secara resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum lima klien dalam kasus dugaan penggelembungan data siswa terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022/2023 di bawah naungan Yayasan Tunas Timur.
Langkah mundur ini bukan sekadar dinamika biasa dalam proses hukum. Ia justru memantik tanda tanya besar: apa yang sebenarnya terjadi di balik penanganan perkara yang kini menjadi sorotan publik tersebut?
Pengunduran diri itu disampaikan pada Jumat (28/3) melalui pernyataan tertulis. Namun, alih-alih memberikan penjelasan rinci, Meltripaul justru melontarkan pernyataan bernada tajam yang mengundang tafsir luas.
“Ada saatnya ketika perjuangan bukan lagi tentang keadilan, melainkan tentang mempertahankan ilusi. Saya memilih untuk tidak menjadi bagian dari sandiwara itu.”
Pernyataan ini mengindikasikan adanya keganjilan serius baik dalam strategi pembelaan, dinamika internal, maupun kemungkinan tekanan tertentu yang menyelimuti proses hukum. Dalam konteks penegakan hukum, mundurnya seorang kuasa hukum di tengah perkara strategis kerap menjadi sinyal adanya konflik prinsip, perbedaan arah pembelaan, atau bahkan persoalan yang lebih dalam dan sensitif.
Kasus ini sendiri bermula dari dugaan manipulasi data siswa pada sistem Dapodik dan ARKAS. Data yang diduga “digelembungkan” tersebut berimplikasi langsung pada besaran Dana BOS yang diterima sekolah.
Jika terbukti, praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam distribusi anggaran pendidikan. Dana yang semestinya menjadi penopang kualitas belajar-mengajar justru berpotensi disalahgunakan melalui rekayasa administratif.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak klien maupun pengelola Yayasan Tunas Timur terkait mundurnya kuasa hukum mereka. Aparat penegak hukum pun belum memberikan sinyal apakah perkembangan ini akan memengaruhi arah penyidikan.
Situasi ini menempatkan publik pada satu pertanyaan krusial: apakah pengunduran diri ini murni persoalan profesional, atau justru pintu masuk untuk menguak sesuatu yang lebih besar?
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik kini menanti apakah kasus ini akan dibuka secara terang benderang, atau justru tenggelam dalam kabut “sandiwara” yang disinggung sang advokat.
