Tombak Rakyat.com – JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat, memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, mengingatkan bahwa penerapan skema ini membutuhkan prasyarat yang jauh lebih berat daripada sekadar pertimbangan efisiensi anggaran.Kamis (8/1/26).
“Pilkada melalui DPRD bukanlah solusi teknokratis semata. Ini adalah pilihan politik yang membawa konsekuensi besar terhadap kualitas demokrasi lokal dan legitimasi kekuasaan daerah,” tegas Afrimadona.
Syarat Berat: Reformasi Partai dan Keyakinan Publik
Populi Center menilai bahwa Pilkada melalui DPRD hanya dapat dipertimbangkan jika partai politik dan pemerintah mampu meyakinkan publik bahwa mekanisme tersebut lebih demokratis, akuntabel, dan efektif. Keyakinan ini tidak bisa dibangun secara instan, melainkan membutuhkan proses sosialisasi publik yang luas, pembangunan kepercayaan masyarakat, serta reformasi internal partai politik.
“Jika mekanisme ini dipilih, maka partai politik dan DPRD harus menunjukkan bahwa prosesnya tetap demokratis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” lanjut Afrimadona.
Sosialisasi Jujur dan Berkelanjutan: Bukan Sekadar Formalitas!
Populi Center menekankan beberapa prasyarat utama agar Pilkada melalui DPRD dapat diterima oleh masyarakat. Pertama, partai politik perlu melakukan sosialisasi yang luas, terbuka, dan berkelanjutan kepada publik. Sosialisasi ini harus jujur dan transparan, menjelaskan bagaimana mekanisme ini bekerja, apa kelebihannya, serta apa konsekuensinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas atau prosedural. Publik perlu memahami secara mendalam alasan mengapa mekanisme ini dianggap lebih baik daripada Pilkada langsung,” jelas Afrimadona.
Kehendak Rakyat: Pilkada Langsung Masih Jadi Pilihan Utama
Temuan survei Populi Center Oktober 2025 yang dirilis pada 30 November 2025 menunjukkan bahwa preferensi publik terhadap Pilkada langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen menginginkan mekanisme yang sama untuk pemilihan bupati dan wali kota.
“Data ini menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih menjadi pilihan utama masyarakat. Kehendak rakyat ini tidak boleh diabaikan begitu saja,” tegas Afrimadona.
Reformasi Partai: Kunci Legitimasi Pilkada Lewat DPRD
Populi Center juga menekankan pentingnya reformasi internal partai politik sebagai prasyarat utama Pilkada melalui DPRD. Tanpa reformasi partai, Pilkada melalui DPRD akan mudah dipersepsikan sebagai proses elitis dan tertutup, yang hanya menguntungkan segelintir elite politik.
“Tanpa reformasi partai, Pilkada melalui DPRD akan mudah dipersepsikan sebagai proses elitis dan tertutup,” tegas Afrimadona.
Populi menutup rilisnya dengan menegaskan bahwa selama prasyarat berat tersebut belum terpenuhi secara meyakinkan, preferensi publik terhadap Pilkada langsung tidak boleh diabaikan karena berisiko melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
( Desi )
