Jakarta,TombakRakyat.com_21 April 2026 — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan rapat pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dan pendalaman atas putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang menyentuh aspek penilaian kerugian keuangan negara. Isu ini dinilai memiliki relevansi penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum di bidang tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.
Berdasarkan dokumen putusan, perkara ini diajukan oleh dua mahasiswa, yaitu Bernita Matondang yang berdomisili di Depok, Jawa Barat, dan Vendy Setiawan dari Cianjur, Jawa Barat.Dalam proses pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi telah membaca permohonan para pemohon, mendengarkan keterangan yang disampaikan, serta menelaah bukti-bukti yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan.
Dalam forum Baleg, pembahasan difokuskan pada implikasi normatif dan implementatif dari putusan tersebut, khususnya terkait bagaimana tafsir kerugian keuangan negara dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Anggota Baleg menilai bahwa kejelasan definisi dan parameter kerugian negara merupakan unsur penting untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya multitafsir di lapangan.
Lebih lanjut, Baleg DPR RI memandang perlu adanya kajian yang komprehensif terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik dari aspek legislasi maupun implementasi teknis oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa sistem hukum tetap berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Rapat ini juga menjadi bagian dari fungsi legislasi DPR RI dalam melakukan harmonisasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepastian hukum, memperkuat sistem hukum nasional, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan prinsip negara hukum.
