TombakRakyat.com – Kota Cirebon – Kerusakan parah yang terjadi di Jalan Kalilunyu, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, kembali memantik kemarahan masyarakat. Jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga sekaligus akses utama menuju Pondok Pesantren Benda Kerep itu kini dipenuhi lubang, permukaan jalan yang rusak, dan kondisi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan setiap harinya.
Yang menjadi sorotan bukan hanya kerusakan jalannya, tetapi juga minimnya respons dari Pemerintah Kota Cirebon dan para anggota DPRD yang selama ini mengklaim diri sebagai penyambung aspirasi rakyat. Di tengah kondisi jalan yang terus memburuk, masyarakat mengaku belum melihat langkah konkret maupun kepastian waktu perbaikan.
Warga menilai pemerintah terlalu sering mengumbar janji pembangunan, namun lamban ketika berhadapan dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Padahal Jalan Kalilunyu bukan sekadar akses lingkungan biasa, melainkan jalur penting yang menunjang aktivitas pendidikan ribuan santri, kegiatan keagamaan, hingga roda perekonomian masyarakat di wilayah Argasunya dan sekitarnya.
Kondisi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa janji-janji pembangunan yang kerap disampaikan saat pemilu dan pilkada hanya menjadi komoditas politik untuk menjaring suara rakyat. Setelah kekuasaan diraih, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat justru terkesan diabaikan. Jalan Kalilunyu menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kebutuhan publik yang mendesak belum mendapatkan perhatian serius. “Ketika kampanye, semuanya bicara pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat rakyat meminta bukti, terutama soal akses jalan, yang tersisa hanya janji. Nol koma kosong,” tegas warga.
Kekecewaan masyarakat semakin besar karena sebelumnya Wali Kota Cirebon pernah menjanjikan perbaikan jalan tersebut melalui program pengecoran beton. Janji itu disampaikan dalam momentum Hari Santri Nasional dan Rakerda MUI setelah pihak Pondok Pesantren Benda Kerep menyampaikan kebutuhan perbaikan akses jalan dan sarana pendukung lainnya.
Pengurus Pondok Pesantren Benda Kerep, Muhamad Miftah Faqih, saat wawancara dengan awak media, Jum’at 29 Mei 2026, mengungkapkan bahwa saat itu pemerintah menyatakan anggaran perbaikan telah tersedia. Namun hingga kini masyarakat belum melihat realisasi apa pun di lapangan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah dalam menepati komitmen yang telah disampaikan kepada publik.
“Dulu disampaikan jalan akan dicor dan anggarannya sudah ada. Sampai hari ini masyarakat masih menunggu. Yang terlihat justru jalan semakin rusak dan semakin membahayakan,” ujarnya.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan lagi janji-janji baru maupun penjelasan normatif. Yang dibutuhkan adalah alat berat, pekerja, dan realisasi pembangunan di lapangan. Mereka menilai pemerintah terlalu sering hadir saat meminta dukungan politik, tetapi sulit ditemukan ketika rakyat membutuhkan solusi atas persoalan nyata.
Masyarakat juga mengkritik para anggota DPRD Kota Cirebon yang dinilai kurang peka terhadap persoalan tersebut. Sebagai wakil rakyat, dewan seharusnya menjadi pihak pertama yang mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang kondisinya sudah lama dikeluhkan warga. Namun hingga kini, suara keras dari parlemen terkait Jalan Kalilunyu nyaris tidak terdengar.
“Kalau jalan menuju kantor pemerintahan rusak, mungkin perbaikannya bisa berlangsung cepat. Tapi ketika yang rusak adalah akses masyarakat kecil dan jalan menuju pesantren, seolah tidak menjadi prioritas. Jangan tunggu viral, jangan tunggu ada korban, baru bergerak,” tegas seorang warga.
Kini masyarakat Kalilunyu, Sumurwuni, dan Benda Kerep hanya menunggu satu hal: bukti nyata. Sebab bagi warga, kesabaran memiliki batas. Jalan yang rusak mungkin bisa diperbaiki dengan anggaran, tetapi kepercayaan publik yang terus terkikis akibat janji yang tak kunjung ditepati jauh lebih sulit untuk dipulihkan.
