BERITA

Versi Korupsi: Dari Lama ke Baru, Dari Terbaru ke Terbarukan — Negeri yang Tak Pernah Kehabisan Modus

56
×

Versi Korupsi: Dari Lama ke Baru, Dari Terbaru ke Terbarukan — Negeri yang Tak Pernah Kehabisan Modus

Sebarkan artikel ini

Dari Lama ke Baru, Dari Terbaru ke Terbarukan — Negeri yang Tak Pernah Kehabisan Modus

TOMBAKOPINI: IAB

 

Dulu, Bang… maling itu sederhana. Paketnya jelas: alat seadanya, nyali secukupnya, dan harapan semoga tidak ketahuan. Mereka bergerak di gelap, sembunyi dari mata warga, dan kalau gagal ya tinggal lari—kadang sambil nyenggol jemuran, kadang sambil kehilangan sandal sebelah.

Risikonya nyata. Kalau tertangkap, habis sudah. Dipukuli massa, diseret ke pos ronda, lalu jadi cerita panjang di warung kopi.

Sekarang? Ceritanya berubah total.

Maling sudah berevolusi. Ini bukan lagi urusan fisik, tapi kecerdasan. Bukan lagi sembunyi di gelap, tapi tampil percaya diri di ruang terang. Mereka tidak lagi pakai masker kain, tapi pakai jas. Tidak lagi menghindar dari publik, tapi justru berdiri di podium. Bahkan, kalau lewat, disalami.

Dulu maling takut kamera. Sekarang malah bikin presentasi pakai slide.

Korupsi hari ini bukan sekadar kejahatan. Ia sudah menjadi sistem yang belajar, beradaptasi, dan terus berinovasi.

Kalau kita mau jujur melihatnya, modus korupsi itu seperti aplikasi yang terus di-update.

VERSI LAMA

Model klasik: komisi proyek. Mainnya di belakang meja, bagi-bagi jatah, tanda tangan jadi pintu masuk uang. Semua orang sudah hafal pola ini. Bahkan terlalu sering, sampai terasa seperti prosedur tak tertulis.

Baca Juga  PC PMII DIY Gelar Konsolidasi dan Diskusi Publik: Soroti Ancaman Militerisme terhadap Masa Depan Demokrasi

Lalu masuk ke VERSI BARU.

Modus makin berani, makin vulgar. Jatah preman, pemerasan terselubung, tekanan ke bawahan. Kekuasaan dipakai bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk menekan. Relasi kerja berubah jadi relasi takut.

Kita kira di situ batasnya.

Ternyata tidak.

Masuk ke fase berikutnya: VERSI TERBARU.

Di tahap ini, korupsi tidak lagi kasar. Ia jadi halus, rapi, bahkan nyaris tak terlihat. Perannya dibagi. Jalurnya diputus-putus. Uangnya tidak langsung dipegang, tapi diputar.

Kasus yang menyeret Fadia Arafiq menunjukkan satu hal: korupsi kini memanfaatkan orang-orang yang bahkan tidak punya posisi formal dalam struktur kekuasaan. Asisten rumah tangga bisa tiba-tiba menjadi direktur perusahaan. Dari dapur ke ruang tender, bukan karena kompetensi—tapi karena kendali.

Ini bukan sekadar penyalahgunaan jabatan. Ini rekayasa peran.

Uang tidak lagi bergerak lurus. Ia berlapis, berpindah tangan, masuk-keluar rekening. Dalam bahasa hukum disebut layering. Dalam bahasa warung kopi: “biar jejaknya kayak sinyal—kadang ada, kadang hilang.”

Dan yang paling licin: saat operasi tangkap tangan dilakukan, uangnya tidak ada. Kosong. Bersih. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Tapi seperti sulap, trik selalu meninggalkan bekas—dan biasanya terbongkar bukan di panggung, tapi di belakang layar: di aliran rekening, di pola transaksi, di hubungan antar nama.

Baca Juga  Kick Off Pilah Sampah di Rorotan, Kapolsek Pastikan Kegiatan Aman dan Didukung Penuh

Namun ternyata… itu belum puncaknya.

Karena kita sekarang sudah masuk ke VERSI TERBARUKAN.

Level ini bukan hanya soal mengambil uang. Ini soal mengendalikan manusia.

Kasus yang menyeret Gatut Sunu Wibowo membuka satu inovasi yang—kalau tidak menyedihkan—mungkin bisa disebut jenius: surat pengunduran diri kosong.

Pejabat diminta menandatangani surat tanpa tanggal. Tidak ada tekanan terbuka, tidak ada ancaman verbal. Tapi semua orang tahu maknanya.

Itu bukan dokumen. Itu borgol.

Tinggal isi tanggal, selesai. Karier bisa dihentikan kapan saja. Loyalitas tidak lagi dibangun dengan kepercayaan, tapi dengan sandera.

Di titik ini, birokrasi tidak lagi berjalan dengan sistem—tapi dengan ketakutan.

Pejabat jadi seperti zombie administratif. Mereka hadir, bekerja, membuat keputusan… tapi bukan atas kehendak bebas. Melainkan karena tahu, satu kertas bisa mengakhiri semuanya kapan saja.

Belum lagi praktik setoran.

Target ditentukan di awal. Bahkan sebelum anggaran turun, “jatah” sudah dihitung. OPD berubah fungsi—bukan lagi pelayan publik, tapi mesin penghasil uang. ATM berjalan.

Ini bukan korupsi biasa.

Ini pre-order korupsi. Barang belum datang, uang sudah keluar duluan.

Yang lebih tragis, ada yang sampai nombok. Menggunakan uang pribadi, berutang, menjual aset—hanya untuk bertahan dalam sistem. Jabatan berubah dari amanah menjadi cicilan.

Baca Juga  Polres Kendal Gerebek Pesta Narkoba, Pengedar dan 15,44 Gram Sabu Diamankan

Bayar supaya tetap bisa bekerja.

Dan semua itu, ujungnya sering sama: gaya hidup. Kemewahan yang dibungkus sebagai kebutuhan dinas. Dari sepatu, jam tangan, hingga jamuan. Dosa dipoles jadi kewajaran.

Akhir ceritanya? Kita sudah hafal.

Rompi oranye.

Kamera.

Konferensi pers.

Dan publik kembali terkejut—meski sebenarnya sudah tidak benar-benar kaget.

Karena pola ini berulang.

Yang berubah hanya caranya.

Maka ini tidak lagi bisa dilihat sebagai kasus per kasus. Ini sudah menyerupai ekosistem. Bahkan kadang terasa seperti ada “divisi riset dan pengembangan”—tempat ide-ide baru tentang cara mencuri dirancang, diuji, lalu diterapkan.

Sementara itu, rakyat?

Tetap di posisi yang sama.

Bayar pajak tanpa diskon.

Tanpa layering.

Tanpa skema.

Tanpa pilihan.

Maka pertanyaannya hari ini bukan lagi:

“Apakah masih ada korupsi?”

Tapi:

“Kita sedang berada di versi yang mana sekarang?”

Karena di negeri ini, Bang…

yang paling rajin update bukan cuma teknologi—

tapi juga cara mencuri.

Dan kita?

Masih di versi lama:

menonton, menggeleng…

lalu besok pagi tetap berangkat kerja,

seolah semua ini bukan bagian dari hidup yang harus diubah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *