TOMBAKRAKYAT.COM — KLATEN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, Tarno, dari Komisi IV, baru-baru ini menggelar sosialisasi intensif terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029. Sosialisasi yang berlangsung di wilayah Ngawen dan Candirejo pada awal pekan ini bertujuan untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah yang menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dokumen RPJMD tersebut telah ditetapkan sebagai Perda Nomor 3 Tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Tarno menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara cermat dengan memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025–2029. Sinkronisasi ini dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.
Fokus 10 Program Prioritas MENANGKAN KLATEN
RPJMD 2025–2029 mengusung visi besar: “Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Visi ini kemudian dituangkan dalam 10 Program Prioritas MENANGKAN Klaten, yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun mendatang.
Beberapa program unggulan yang menjadi sorotan dalam sosialisasi antara lain:
Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan
Mengutamakan penyediaan infrastruktur dasar dengan slogan “Dalan alus, padang, lan banyu lancar” (jalan halus, lingkungan terang, dan akses air lancar).
Penguatan Layanan Sosial
Menjamin layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta program bantuan sembako yang cukup diakses dengan menunjukkan KTP.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Mempermudah perizinan UMKM, menggalakkan gerakan “Bela Beli Produk UMKM”, serta membuka peluang kerja baru untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
Insentif dan Kesejahteraan Tenaga Pengabdi
Selain sektor fisik dan ekonomi, RPJMD juga menempatkan peningkatan kesejahteraan tenaga pengabdi sebagai prioritas. Program insentif diperuntukkan bagi:
Guru ngaji dan guru honorer
Penjaga tempat ibadah
Kader Posyandu, PKK, Hansip, relawan
Ketua RT dan RW
Tarno menegaskan bahwa RPJMD ini telah diselaraskan dengan tingkat provinsi dan pusat. Setiap perubahan dalam dokumen hanya dapat dilakukan jika terjadi kondisi luar biasa dan melalui persetujuan resmi dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Ini semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat arah dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Klaten,” ujarnya.
