Amarah dari Pati Menantang Narasumber Papan Atas : “Kalau tidak mau memperbaiki bangsa, diam ! Jangan banyak kata! Serahkan kepada kami, Rakyat! “
EDITORIAL TOMBAKRAKYAT.COM
Ada saat ketika suara rakyat tidak lagi bisa disampaikan dengan bahasa yang halus.
Ada saat ketika rakyat merasa terlalu lama didengar, tetapi tidak sungguh-sungguh dipahami.
Dan ada saat ketika seorang rakyat biasa berdiri di hadapan orang-orang yang dianggap pintar, terkenal, dan berpengaruh—lalu berkata:
“Kalau tidak mau memperbaiki bangsa, diam ! Jangan banyak kata! Serahkan kepada kami, Rakyat! “
Itulah salah satu momen paling menggetarkan dalam forum Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas, Kamis, 3 September 2026.
Teguh Istiyanto dari AMPB datang membawa suara dari bawah.
Bukan suara ruang seminar.
Bukan suara ruang kekuasaan.
Bukan pula suara mereka yang selama bertahun-tahun hidup dari perdebatan politik di Jakarta.
Ia membawa suara masyarakat yang mengaku telah berpuluh-puluh tahun merasakan dampak korupsi secara langsung.
Dan ketika berhadapan dengan sejumlah tokoh nasional—di antaranya Rocky Gerung, Ray Rangkuti dan Dedy Sitorus—Teguh tidak sedang mencari tepuk tangan.
Ia sedang menagih keberpihakan.
KETIKA KEPINTARAN TERLALU JAUH DARI PENDERITAAN RAKYAT
Ada satu bagian pernyataan Teguh yang patut direnungkan oleh siapa pun yang mengaku peduli terhadap persoalan bangsa.
Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada “orang-orang Jakarta yang pintar-pintar” yang menurutnya justru membuat persoalan menjadi kabur.
Kalimat itu keras.
Tetapi apakah keras berarti salah?
Belum tentu.
Sebab yang sedang dipersoalkan Teguh bukan kepintaran.
Yang ia persoalkan adalah kepintaran yang kehilangan keberpihakan.
Apa gunanya argumentasi yang begitu canggih apabila rakyat yang menjadi korban korupsi justru merasa sendirian?
Apa gunanya para intelektual berbicara berjam-jam mengenai negara hukum apabila masyarakat di daerah merasa perjuangannya tidak mendapatkan dukungan?
Dan apa gunanya membahas korupsi dengan bahasa akademis apabila penderitaan akibat korupsi hanya menjadi angka dalam statistik?
Inilah tamparan Teguh kepada para elite wacana.
ROCKY GERUNG BOLEH BERBEDA
Tombakrakyat.com berpandangan bahwa berbeda pendapat adalah hak.
Rocky Gerung berhak mempunyai pandangan sendiri mengenai hukuman terhadap koruptor.
Demikian pula Ray Rangkuti, Dedy Sitorus dan narasumber lainnya.
Demokrasi tidak membutuhkan semua orang berpikir sama.
Demokrasi justru membutuhkan perbedaan.
Namun ada satu hal yang tidak boleh hilang:
kepekaan terhadap penderitaan rakyat.
Ketika seorang aktivis daerah mengatakan bahwa korupsi telah dirasakan masyarakat selama puluhan tahun, respons terhadap suara tersebut semestinya tidak berhenti pada menang-menangan argumentasi.
Dengarkan pengalaman mereka.
Periksa faktanya.
Uji tuntutannya.
Dan apabila memang terdapat persoalan hukum, dorong penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang transparan.
Sebab rakyat tidak membutuhkan tokoh yang sekadar memenangkan debat.
Rakyat membutuhkan orang yang berani berdiri ketika mereka sedang menghadapi ketidakadilan.
“KALIAN TIDAK MERASAKAN, KAMI YANG MERASAKAN”
Inilah kalimat yang mungkin paling keras dari Teguh.
Secara substansi ia mengatakan:
“Kalian memang tidak langsung merasakan efek dari korupsi, kami yang berpuluh-puluh tahun merasakan langsung.”
Kalimat tersebut seharusnya tidak buru-buru dianggap sebagai ledakan emosi.
Sebab di baliknya ada pertanyaan yang sangat serius:
Siapa sebenarnya yang paling berhak berbicara mengenai penderitaan akibat korupsi?
Orang yang membaca laporan?
Ataukah masyarakat yang hidup di tengah akibatnya?
Jawabannya tentu bukan salah satu.
Keduanya dibutuhkan.
Intelektual diperlukan untuk memberikan perspektif.
Akademisi diperlukan untuk menguji data.
Jurnalis diperlukan untuk mencari dan memverifikasi fakta.
Aparat penegak hukum diperlukan untuk menindak berdasarkan hukum.
Dan rakyat diperlukan untuk terus mengawasi kekuasaan.
Masalah muncul ketika salah satu merasa lebih berhak daripada yang lain.
REKENING BOTOK DAN PERTANYAAN TENTANG SUARA RAKYAT
Perdebatan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari polemik yang sebelumnya menimpa Supriyono alias Botok.
Rekeningnya sempat diblokir dan diberitakan memiliki dana sekitar Rp80,9 juta, yang dikaitkan dengan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kegiatan AMPB.
Pihak bank menyatakan pemblokiran dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan aparat penegak hukum.
Polda Metro Jaya kemudian menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan sementara dalam rangka klarifikasi terkait penggalangan dana dan setelah proses klarifikasi mengusulkan agar rekening tersebut dibuka kembali.
Fakta-fakta tersebut harus ditempatkan secara proporsional.
Pemblokiran rekening bukan dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan pidana.
Begitu pula pembukaan kembali rekening bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persoalan telah selesai.
Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang:
Apa dasar hukumnya? Apa yang diklarifikasi? Apa hasilnya? Dan mengapa rekening tersebut sempat diblokir?
Inilah pekerjaan jurnalisme.
Bukan menghakimi.
Bukan pula membela secara membabi buta.
Tetapi membuka fakta agar rakyat dapat menilai.
JANGAN BUNGKAM RAKYAT DENGAN ARGUMENTASI
Ada kecenderungan yang berbahaya dalam kehidupan publik:
Ketika rakyat berbicara keras, mereka disebut emosional.
Ketika rakyat menuntut, mereka disebut tidak memahami hukum.
Ketika rakyat melawan, mereka disebut provokatif.
Sementara ketika elite berdebat dengan bahasa yang rumit, semuanya disebut intelektual.
Tombakrakyat.com menolak standar ganda semacam itu.
Rakyat boleh marah.
Tetapi kemarahan rakyat harus tetap diarahkan pada perjuangan yang berbasis fakta, hukum dan kepentingan publik.
Sebaliknya, para tokoh publik juga harus memahami bahwa kritik rakyat bukan ancaman terhadap intelektualitas.
Kritik rakyat adalah alarm bagi kekuasaan.
“SERAHKAN KEPADA RAKYAT”
Pernyataan Teguh serahkan kepada rakyat harus dimaknai secara hati-hati.
Jika yang dimaksud adalah kekuatan penilaian publik melalui mekanisme demokrasi, pengawasan masyarakat, kebebasan pers, pemilu, aksi damai dan proses hukum, maka itulah kekuatan rakyat dalam negara demokrasi.
Namun apabila istilah tersebut dimaknai sebagai tindakan main hakim sendiri, kekerasan atau menggantikan lembaga peradilan dengan massa, maka Tombakrakyat.com tegas menolaknya.
Rakyat tidak membutuhkan kekacauan untuk melawan korupsi.
Rakyat membutuhkan keberanian.
Rakyat membutuhkan data.
Rakyat membutuhkan pers yang independen.
Rakyat membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional.
Dan rakyat membutuhkan sistem hukum yang tidak boleh tunduk kepada kekuasaan maupun uang.
UNTUK PARA “ORANG JAKARTA YANG PINTAR-PINTAR”
Kepada para intelektual, akademisi, pengamat, politisi dan tokoh nasional, Teguh sebenarnya sedang memberikan sebuah pertanyaan sederhana:
Apakah kalian hanya akan berbicara tentang rakyat, atau bersedia mendengarkan rakyat?
Jangan tersinggung ketika rakyat mengkritik.
Jangan merasa direndahkan ketika rakyat berbeda pendapat.
Jangan buru-buru menganggap kemarahan rakyat sebagai kebodohan.
Karena bisa jadi, di balik kemarahan itu terdapat pengalaman yang tidak pernah kalian rasakan.
Dan bisa jadi pula, suara yang dianggap kasar itu justru sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak terlihat dari balik gedung-gedung Jakarta.
TOMBAK RAKYAT BERDIRI DI MANA?
Tombakrakyat.com tidak berdiri di belakang Teguh karena ia bernama Teguh.
Tidak pula berdiri di belakang Botok karena ia bagian dari AMPB.
Dan kami tidak berdiri berseberangan dengan Rocky Gerung hanya karena perbedaan pandangan.
Kami berdiri di belakang fakta.
Kami berpihak kepada kepentingan publik.
Kami membela hak masyarakat untuk bersuara.
Kami mendukung pemberantasan korupsi.
Tetapi kami juga menolak penghakiman tanpa bukti.
Kami menolak manipulasi informasi.
Kami menolak kriminalisasi terhadap kritik.
Dan kami menolak pula menjadikan kemarahan rakyat sebagai pembenaran untuk melanggar hukum.
Inilah standar kami.
Pers harus menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan—bukan corong kekuasaan.
DAN KEPADA RAKYAT…
Jangan berhenti bertanya.
Jangan takut mengkritik.
Jangan takut mengawasi.
Tetapi jangan pula menyerahkan perjuangan kepada amarah semata.
Bawa bukti.
Bawa data.
Bawa kesaksian.
Bawa hukum.
Dan biarkan kebenaran berbicara lebih keras daripada propaganda.
Sebab pada akhirnya, korupsi tidak hanya mencuri uang negara.
Korupsi mencuri kesempatan.
Mencuri masa depan.
Mencuri kepercayaan.
Dan yang paling berbahaya:
mencuri harapan rakyat bahwa negara masih bisa berlaku adil.
PENUTUP
Malam itu, di studio ILC, mungkin yang terdengar hanyalah suara seorang aktivis yang sedang marah.
Tetapi bagi kami, di balik suara itu ada pertanyaan yang jauh lebih besar.
Ketika rakyat sudah berbicara, apakah para “orang pintar” akan terus berbicara tentang rakyat—atau mulai benar-benar mendengarkan mereka?
Teguh mungkin tidak memenangkan sebuah debat.
Botok mungkin tidak mendapatkan semua jawaban yang mereka harapkan.
Tetapi mereka membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diproduksi oleh kamera televisi:
kemarahan yang lahir dari pengalaman.
Dan selama kemarahan itu tetap berada di jalan konstitusi, fakta, hukum dan perjuangan damai, ia bukan sesuatu yang harus dibungkam.
Ia justru harus didengar.
Karena terkadang…
suara rakyat yang paling keras bukanlah suara yang paling berbahaya.
Yang lebih berbahaya adalah ketika rakyat sudah berhenti bersuara.
— REDAKSI TOMBAKRAKYAT.COM
