TOMBAKOPINI: Emhape

Diskusi publik “Terus Terang Goes to Campus” yang digelar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Selasa (19/5/26), menjadi salah satu forum akademik yang paling menyita perhatian publik belakangan ini. Dalam forum bertema “Republik Rem Blong” itu, Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, tidak hanya melontarkan kritik politik biasa, tetapi juga menyisipkan satire tajam yang langsung memantik kontroversi nasional.

Tio secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya terhadap kondisi kesehatan mental Presiden dengan menyebut istilah “NPD” sebagai pelesetan dari Narsistik Prabowo Disorder. Sebuah satire yang diarahkan pada apa yang ia anggap sebagai gejala politik narsistik, kultus figur, dan obsesi pencitraan kekuasaan.

Bukan hanya itu. Ia juga mengapresiasi sikap UII yang menolak mengelola program SPPG. Dalam satire politiknya, SPPG dipelesetkan menjadi Satuan Penjilat Prabowo-Gibran—sindiran keras terhadap budaya loyalisme berlebihan di sekitar kekuasaan yang dinilai semakin menumpulkan daya kritis publik.

Ucapan itu tentu langsung membelah opini masyarakat. Sebagian menilai kritik tersebut terlalu kasar dan personal. Namun sebagian lain melihatnya sebagai simbol keberanian intelektual kampus dalam menyampaikan kegelisahan sosial yang selama ini mulai terpendam.

Tetapi inti persoalannya bukan sekadar soal pilihan diksi mahasiswa.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah ini pertanda bahwa kaum intelektual mulai marah, jenuh, dan kehilangan respek terhadap arah kekuasaan hari ini?

Kampus Sedang Mengirim Sinyal Bahaya

Kampus sejak dahulu bukan sekadar tempat belajar teori. Ia adalah ruang sensor moral bangsa.

Ketika publik umum masih diam, sering kali kampus lebih dahulu menangkap gejala ketimpangan kekuasaan. Sejarah Indonesia menunjukkan pola itu berulang. Dari gerakan mahasiswa 1966, kritik terhadap rezim Orde Baru pada 1974, hingga ledakan reformasi 1998, suara intelektual hampir selalu muncul ketika demokrasi mulai kehilangan keseimbangan.

Karena itu, satire seperti Narsistik Prabowo Disorder tidak bisa dibaca hanya sebagai candaan mahasiswa. Ia adalah bahasa simbolik dari kejenuhan politik.

Tema “Republik Rem Blong” sendiri terasa sangat metaforis: negara melaju cepat dengan ambisi besar, tetapi banyak orang mulai merasa sistem pengawasan, etika, dan rem kekuasaan perlahan aus.

Politik Figur dan Budaya Loyalisme

Satire yang disampaikan Tio Ardianto sesungguhnya menyentuh kritik yang lebih besar: politik Indonesia hari ini dianggap semakin berpusat pada figur, bukan sistem.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi:

• pencitraan personal,
• simbolisme politik,
• konten media yang serba dramatis,
• loyalitas elite,
• dan budaya tepuk tangan terhadap penguasa.

Sementara kritik sering diperlakukan sebagai ancaman.

Fenomena inilah yang melahirkan istilah seperti Satuan Penjilat Prabowo-Gibran. Walau terdengar provokatif, istilah itu mencerminkan keresahan sebagian kalangan bahwa terlalu banyak orang di sekitar kekuasaan sibuk menjaga citra pemimpin, tetapi minim keberanian menyampaikan koreksi.

Padahal demokrasi tidak sehat jika seluruh ruang politik hanya dipenuhi kalimat:

“Siap, Pak.”

Demokrasi justru membutuhkan orang-orang yang berani berkata:

“Kebijakan ini bermasalah.”

Bahasa Satire: Frustrasi Kaum Intelektual

Ada gejala yang makin terasa bahwa sebagian kaum intelektual mulai mengalami kelelahan politik.

Kejenuhan itu dipicu oleh banyak faktor:

• menguatnya dinasti politik,
• kontroversi etika kekuasaan,
• hukum yang dianggap tajam ke bawah tetapi lentur ke elite,
• maraknya buzzer politik,
• hingga kebijakan populis yang lebih sibuk membangun efek media dibanding pembenahan struktural.

Dalam situasi seperti itu, bahasa akademik yang santun kadang dianggap tidak lagi cukup mengguncang perhatian publik.

Maka satire menjadi pilihan.

Satire lahir ketika argumen panjang merasa tidak lagi didengar.

Ia adalah bentuk frustrasi intelektual yang berubah menjadi sindiran.

Dan sejarah politik dunia menunjukkan, satire sering muncul ketika jarak emosional antara rakyat terdidik dan penguasa mulai melebar.

Tetapi Kritik Kampus Juga Harus Menjaga Substansi

Meski demikian, gerakan mahasiswa juga menghadapi tantangan serius.

Ketika kritik terlalu personal, terlalu fokus pada ejekan, atau terlalu bergantung pada viralitas, substansi bisa tenggelam. Publik akhirnya lebih sibuk memperdebatkan istilah NPD dan SPPG dibanding membahas akar persoalan demokrasi yang sebenarnya.

Padahal kekuatan utama kampus bukan pada sensasi.

Kekuatan kampus ada pada:

• data,
• argumentasi,
• riset,
• konsistensi moral,
• dan keberanian intelektual.

Satire boleh tajam, tetapi ia harus tetap diarahkan untuk membongkar persoalan struktural, bukan sekadar mempermalukan individu.

Karena penguasa mungkin tahan terhadap hinaan.

Tetapi mereka jauh lebih sulit menghadapi kritik yang sistematis, berbasis data, dan disuarakan secara kolektif oleh kaum intelektual.

Alarm bagi Kekuasaan

Fenomena ini semestinya tidak dipandang pemerintah sekadar sebagai “ulah mahasiswa.”

Ini bisa menjadi alarm demokrasi.

Ketika kampus mulai menggunakan bahasa sinis terhadap penguasa, biasanya ada sesuatu yang sedang retak dalam hubungan antara negara dan generasi muda terdidik.

Dan sejarah berkali-kali memperlihatkan: kekuasaan mulai kehilangan legitimasi moral ketika kelas intelektual tidak lagi memberi penghormatan, melainkan sindiran.

Pemerintah tentu berhak tidak setuju terhadap kritik mahasiswa. Tetapi merespons kritik dengan anti kritik, pembungkaman, atau mobilisasi buzzer hanya akan memperbesar ketidakpercayaan sosial.

Karena pada akhirnya, kampus bukan musuh negara.

Kampus adalah ruang tempat bangsa menguji kewarasan kekuasaannya sendiri.