OPINI & ANALISIS

Inkonsistensi : Tukang Kritik Anti Kritik – “Kontrol Sosial” Hanya Omong Kosong.

113
×

Inkonsistensi : Tukang Kritik Anti Kritik – “Kontrol Sosial” Hanya Omong Kosong.

Sebarkan artikel ini
Gambar Ilustrasi : dok.tombakrakyat
Gambar Ilustrasi : dok.tombakrakyat

TOMBAK OPINI : Kritikaputri

 

Ini hanya sebuah dongeng pagi, lucu sedikit membingungkan? Kalau ada kesamaan nama dan peristiwa hanya kebetulan. Jadi jangan bawa perasaanmu untuk melibatkan diri dalam dongeng ini. Hehehehe……

 

Bayangin deh, ada geng  yang selalu berteriak-teriak di sosial media, “Kita ini yang jaga agar pemerintah nggak sombong! Kita yang kritis sama kebijakan yang nggak adil buat rakyat!” terus semua orang baper, “Wah, keren banget ya, ada yang berani ngadain pemerintah!”. Tapi ternyata, di dalam geng itu sendiri, kalo ada yang mengkritik, langsung dilarang. Bahkan ada yang dibuang pake cara yang bener-bener nggak jelas. Itu bukan cuma omong kosong lho, ini cerita nyata yang bikin orang merasa tersesat ketika berada didalamnya, kayak lagi di dalam labirin yang tiap jalan….. buntu.

 

Gimana nggak tersesat? Kan kamu ikut atau setuju sama perkumpulan ini karena mereka mengaku “tidak berpihak” – artinya, mereka harus jujur, terbuka, dan mau dengar pendapat semua orang, bukan cuma pendapat yang sesuai sama kepala-kepalanya. Tapi ketika mereka sendiri jadi yang “berkuasa” di dalam lingkaran kecil mereka, semuanya berbalik.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah? Silakan, serang sekeras mungkin, bikin pernyataan tajam yang bikin publik semangat. Tapi kritik terhadap kebijakan atau perilaku lembaga itu sendiri? “Nanti dulu…Woii, Dilarang !” Kayak apa? Seperti ada aturan yang bikin mereka jadi raja di dalam istana kecil mereka, dan siapapun yang berani ngomong salah langsung dikasih hukuman. Yang paling bikin kepala pusing adalah kasus salah satu ketua pengurus pusat yang dinonaktifkan. Gak ada rapat umum yang membahas, ga dengar dewan kehormatan bersidang, cuma kasak kusuk beberapa pengurus pusat saja? “Aku tau semua apa dan siapa disemua daerah. Tidak perlu dirapatkan untuk menetapkan siapa bersalah” tegas godfather geng tersebut dengan sombongnya.

Baca Juga  Negeri Bertuhan, Tapi Anggarannya Mengerikan dan Remote Ikhlas berlaku untuk Imam ???

 

Suasana menjadi sangat mencekam. Mirip seperti gangster di film film mafioso. Ketika ada anggota geng melawan kebijakan pusat dengan kritik kritik tajam, “Oh, ini urusan internal, nggak usah diomongin ke publik.”. Tapi tunggu, kalo kebijakan pemerintah yang mereka kritik juga “urusan internal” negara, tapi mereka tetap berani ngomong. Kenapa kalo urusan sendiri, malah sembunyi-sembunyi? Itu namanya inkonsistensi yang parah, lo! Seolah-olah mereka punya dua standar: satu standar buat pemerintah, dan standar lain yang jauh lebih ketat – bahkan sewenang-wenang – buat diri mereka sendiri.

 

Bayangin deh, kamu adalah anggota atau pengikut dari lembaga geng ini. Kamu percaya bahwa mereka ada buat melindungi kepentingan rakyat, buat ngecek kekuasaan pemerintah yang terlalu besar. Tapi tiba-tiba, kamu lihat bahwa di dalamnya, kekuasaan juga bisa terlalu besar dan tidak terkendali. Kamu mau ngomong, “Kak, ini kan nggak adil dong, kenapa seorang ketua dibuang gitu aja?” Tapi kamu takut. Takut apa? Takut kamu juga yang selanjutnya dibuang, atau dibully oleh sesama anggota yang terlalu setia sama Godfathernya. Padahal, lembaga yang mengaku “kontrol sosial” seharusnya menjadi contoh bahwa kekuasaan harus selalu bisa dikritik – termasuk kekuasaan mereka sendiri yang terbangun dengan azas demokrasi.

 

Ini bukan cuma masalah satu lembaga doang, lo. Ini masalah yang bikin kita berpikir ulang tentang arti dari “kritik” dan “keberanian”. Banyak orang yang suka jadi tukang kritik ketika mereka berada di posisi yang “lemah” atau “luar”, tapi ketika mereka berada di posisi yang “kuat” atau “dalam”, mereka malah jadi anti kritik. Seperti orang yang marah karena dipukul, tapi ketika dia jadi yang punya tongkat, dia malah lebih suka memukul daripada mendengar. Itu bukan keberanian, itu keegoisan. Itu bukan kontrol sosial, itu kontrol yang cuma satu arah – dari atas ke bawah.

Baca Juga  Kekuasaan, Wacana, dan Bayang-Bayang Pemerintahan

 

Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena mereka lupa apa tujuan asli mereka. Awalnya, mereka bikin lembaga ini karena mereka melihat ketidakadilan di luar. Tapi seiring waktu, kekuasaan dan ketenaran membuat mereka mabuk. Mereka merasa bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling tahu apa yang baik buat rakyat. Jadi, kalo ada yang ngomong berbeda, itu artinya orang itu salah – bahkan berbahaya. Atau mungkin, mereka takut bahwa kritik di dalam lembaga akan merusak citra mereka di depan publik. “Kalo kita ada masalah internal, orang akan berpikir kita nggak jago, jadi kita harus sembunyiin semua masalah itu.” Tapi itu malah bikin citra mereka jadi lebih buruk, lho. Orang akan berpikir, “Kalo mereka nggak bisa mengatur diri sendiri, gimana mereka bisa mengatur pemerintah?”

 

Ada juga kasus di mana lembaga ini penuh dengan orang yang terlalu “setia buta” kepada pemimpin. Mereka tidak mau melihat kesalahan, karena mereka percaya bahwa pemimpin itu selalu benar. Padahal, tidak ada orang yang selalu benar – termasuk pemimpin yang paling baik. Kritik adalah cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, bukan cara untuk merusak. Kalo lembaga ini nggak mau menerima kritik, berarti mereka tidak mau berkembang. Mereka akan tetap terjebak di dalam lingkaran yang sempit, hanya mendengar suara yang sama, sampai akhirnya mereka hilang maknanya dan ditinggalkan oleh publik yang awalnya mendukung.

 

Yang paling menyedihkan adalah perasaan tersesat yang dirasakan oleh anggota atau pengikut mereka. Mereka masuk ke dalam perkumpulan ini dengan harapan yang tinggi – harapan bahwa mereka akan menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang beneran bikin perubahan. Tapi alih-alih merasa terhubung dan dihargai, mereka merasa terkurung dan takut. Mereka merasa seperti mereka berada di dalam rumah yang cantik dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan rahasia dan ketakutan. Itu bikin hati bikin sakit, lo. Seperti kamu membeli baju yang cantik di toko, tapi ketika kamu bawa pulang dan pakai, ternyata ada lubang yang besar di belakang.

Baca Juga  Dari Tan Malaka ke Donald Trump: Ke Mana Arah Indonesia Emas 2045?

 

Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu tergantung pada mereka sendiri. Kalau mereka benar-benar mau menjadi lembaga kontrol sosial yang tidak berpihak dan berkwalitas, mereka harus mau membuka diri terhadap kritik. Mereka harus membuat aturan yang jelas dan adil untuk memutuskan hal-hal penting, bukan cuma menggunakannya sewenang-wenang di rapat tertutup. Mereka harus mengajarkan anggota mereka bahwa keberanian bukan cuma berani ngkritik orang lain, tapi juga berani mendengar kritik dan mengakui kesalahan.

 

Dan bagi kita yang menjadi publik, kita juga harus lebih cermat. Jangan cuma terpesona oleh kata-kata yang indah dan kritik yang tajam terhadap pemerintah. Kita juga harus melihat bagaimana lembaga itu berjalan di dalamnya. Apakah mereka adil? Apakah mereka terbuka? Apakah mereka mau dengar pendapat yang berbeda? Karena kalo lembaga yang seharusnya ngecek kekuasaan malah menjadi kekuasaan yang tidak terkendali, maka kita tidak hanya kehilangan seorang penjaga, tapi kita juga mendapatkan seorang musuh baru – yang lebih berbahaya karena mereka menyamar sebagai teman.

 

Ini cerita yang bikin bingung, tapi juga bikin kita lebih waspada. Inkonsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan adalah hal yang paling memalukan bagi siapa pun – terutama bagi mereka yang mengaku sebagai tukang kritik. Jangan jadi orang yang anti kritik ketika kamu sendiri menjadi yang dihormati atau dipercaya. Karena di akhirnya, yang akan merusakmu bukanlah kritik orang lain, tapi ketidakmampuanmu untuk menerima kebenaran.

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *