Indramayu TombakRakyat.com — Kritik tajam yang disampaikan Pengacara Toni RM melalui media sosial Facebook terkait kinerja Penyidik Satlantas Polres Sleman dan Jaksa Penuntut Umum mendadak menjadi sorotan nasional. Konten tersebut tercatat menembus lebih dari 6 juta tayangan dan akhirnya menggema hingga ke Gedung DPR RI.
Kritik itu tidak berhenti sebagai viralitas digital. Dalam sebuah rapat resmi DPR RI Komisi III, pernyataan Toni RM bahkan diulas langsung oleh Anggota DPR RI di hadapan Kapolres dan Kajari Sleman. Fakta ini menegaskan bahwa suara publik jika disampaikan dengan data, keberanian, dan logika dapat menembus ruang-ruang kekuasaan tertinggi yang sulit tersentuh.
Melalui jejaring sosial Facebook, Toni RM menuliskan “Rupanya konten saya di Facebook soal otak Penyidik Satlantas Polres Sleman dan otak Jaksa Penuntut Umum yang tayang sampai 6 juta, sampai juga ke DPR RI. Akhirnya diulas juga oleh Anggota DPR RI di hadapan Kapolres dan Kajari Sleman. Serta menambahkan pesan yang lugas sekaligus menyentil nurani aparat penegak hukum.
“Sekali lagi jika Aparat Penegak Hukum gak pakai otak maka bisa berbahaya buat masyarakat pencari keadilan.”
Ia juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum digaji dari uang rakyat, sehingga kritik publik adalah hak sekaligus kewajiban warga negara demi menjaga akal sehat dalam penegakan hukum.
Dengan gaya satir yang menohok, Toni RM bahkan menyampaikan sindiran terbuka :
“Pak Kapolres dan Pak Kajari nanti saya ajak makan di Sederhana, ada gule otak di restoran itu.”
Pernyataan ini dimaknai luas sebagai kritik simbolik : hukum tanpa nalar adalah ancaman, dan kewenangan tanpa akal sehat dapat melukai keadilan.
Respons publik pun mengalir deras. Sejumlah komentar nitizen mencerminkan kegelisahan kolektif terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.
Akun Ba** menulis komentar:
“Ternyata masih ada wong werang sing pintar, benar baik dan benar. Saya bangga dadi wong Indramayu. Salam saking selieg buat Pak Toni dan rekan-rekan.”
Sementara akun Be**** Ter**** menyatakan dengan nada lebih keras :
“Dengan adanya rapat DPR Komisi III semakin terbukti dan hancur aparat penegak hukum di negeri ini.”
Gelombang reaksi ini menunjukkan satu hal penting : kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sedang berada di titik kritis. Di sinilah muncul kesadaran baru bahwa masyarakat tidak cukup hanya marah atau kecewa tetapi harus cerdas, terdidik, dan terlindungi secara hukum.
Melek Jurnalistik dan Paralegal : Jas Hujan Warga Negara
Fenomena ini melahirkan refleksi penting tentang urgensi literasi jurnalistik dan pemahaman paralegal bagi masyarakat luas.
Ibarat bepergian tanpa jas hujan, seseorang mungkin merasa aman saat langit cerah. Namun ketika hujan turun tiba-tiba, kepanikan tak terhindarkan. Begitulah kehidupan sosial tanpa bekal jurnalistik dan paralegal.
📌 Melek jurnalistik adalah jas hujan agar masyarakat tidak mudah basah oleh hoaks, framing sesat, fitnah, dan informasi menyesatkan. Masyarakat belajar menyampaikan fakta, membedakan kritik dan penghinaan, serta memahami etika dan kaidah pemberitaan.
📌 Pemahaman paralegal adalah pelindung saat berhadapan dengan persoalan hukum. Warga tahu hak dan kewajiban, memahami batas undang-undang, serta tidak mudah terseret masalah hukum akibat ketidaktahuan.
Penting dipahami, kritik atau protes yang disampaikan secara personal tanpa kaidah yang benar berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk jerat UU ITE atau pencemaran nama baik. Namun kritik berbasis fakta, disampaikan melalui mekanisme jurnalistik yang benar, berimbang, dan melalui media yang sah, justru mendapat perlindungan hukum. Pers dilindungi undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai fungsi kontrol sosial, bukan sekadar meluapkan emosi, Diantaranya :
PASAL 6
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati
kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
PASAL 18
Ayat 1 : Menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik (mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan/informasi) dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Ini mencakup tindakan intimidasi, perampasan alat, atau penghapusan rekaman.
Orang yang menyiapkan jas hujan sebelum hujan turun akan tetap melangkah tenang.
Sebaliknya, yang menunggu hujan baru mencari pelindung, sering kali sudah terlanjur basah.
Melek jurnalistik dan paralegal bukan untuk sok pintar, tetapi agar tidak menjadi korban. Bukan untuk melawan hukum, melainkan agar berani bicara dengan cara yang sah, etis, dan bermartabat.
Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendung bisa berupa isu, konflik, atau tuduhan, dan hujan bisa turun tanpa aba-aba.
