Dalam setiap perjuangan, rakyat selalu berharap pada wakil-wakil mereka di parlemen. Namun, harapan itu seringkali pupus. Alih-alih membela kepentingan rakyat, para wakil rakyat justru terkesan lebih berpihak pada kepentingan penguasa. Inilah yang kemudian memunculkan istilah “pengkhianatan wakil rakyat,”
Di Bumi Mina Tani Pati, suara puluhan ribu rakyat yang diteriakan berhari hari di jalanan untuk menuntut pemakzulan seorang Bupati yang telah mendzolimi mereka, justru di gedung wakil rakyat berubah menjadi lagu merdu ditelinga Bupati Sudewo. Sebuah luka yang sangat dalam bagi kehidupan demokrasi kita.
Penahanan Koordinator AMPB: Kriminalisasi Pejuang Demokrasi?
Penahanan dua pentolan AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Selasa, 4 November 2025, setelah memimpin unjuk rasa pemakzulan Bupati Sudewo yang gagal, semakin memperburuk situasi. Banyak pihak menilai penahanan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi, sebuah upaya untuk membungkam suara kritis masyarakat yang selama ini lantang menyuarakan kebenaran. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap gerakan masyarakat sipil yang kritis.
Dengan telah memblokir jalan pantura dalam unjuk rasanya, pihak kepolisian tentu memiliki alasan hukum tersendiri untuk melakukan penahanan Supriyono dan Teguh. Namun, banyak pihak menilai bahwa kasus ini sarat dengan nuansa politis. Hukum, dalam hal ini, diduga telah dijadikan alat untuk menekan gerakan masyarakat sipil yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa.
Hukum menjadi Bidak Catur Politik Penguasa.
Kasus Pati ini sekali lagi mengingatkan kita pada realitas pahit bahwa hukum seringkali tidak independen dari kepentingan politik. Hukum bisa menjadi alat yang ampuh untuk menindas kelompok-kelompok marginal dan melindungi kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa. Ini adalah ancaman serius bagi kehidupan demokrasi. Hukum yang seharusnya menjadi panglima, dalam kasus ini justru menjadi bidak catur politik penguasa.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Situasi di Pati ini adalah cermin bagi kita semua. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk tidak tinggal diam melihat ketidakadilan merajalela. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:
1. Solidaritas: Berikan dukungan moral dan materiil kepada masyarakat Pati yang sedang berjuang.
2. Advokasi: Desak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi dan menyelesaikan konflik secara adil.
3. Edukasi: Sebarkan informasi tentang situasi di Pati kepada masyarakat luas agar semakin banyak orang yang peduli dan terlibat dalam perjuangan ini.
4. Pengawasan: Awasi kinerja wakil-wakil rakyat kita di parlemen. Ingatkan mereka akan janji-janji mereka kepada rakyat. Jika mereka terbukti mengkhianati rakyat, jangan ragu untuk memberikan sanksi politik pada pemilu berikutnya.
Perjuangan rakyat Pati adalah perjuangan kita semua. Mari kita jadikan sebagai pilot project perjuangan nasional. Jika kita gagal membela mereka, maka kita telah gagal membela demokrasi dan keadilan di negeri ini.
