TOMBAKOPINI: Siti Nur Aisah
Di era ekonomi hijau, istilah net zero dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam strategi bisnis global. Banyak perusahaan berlomba menampilkan citra ramah lingkungan melalui berbagai laporan keberlanjutan dan sertifikasi. Salah satu mekanisme yang paling sering digunakan adalah Carbon Trading. Namun di balik klaim hijau tersebut, muncul pertanyaan kritis: apakah ini benar-benar upaya penyelamatan lingkungan, atau sekadar strategi pemasaran yang dibungkus dengan narasi keberlanjutan?
Sebagai mahasiswa hukum yang menekuni bidang hukum bisnis, saya melihat fenomena ini bukan sekadar isu lingkungan. Ada potensi persoalan serius dalam ranah hukum perdata internasional, terutama ketika praktik Greenwashing mulai menjadi alat legitimasi bagi perusahaan global untuk tetap menjalankan bisnis dengan cara lama.
Dalam prinsip dasar hukum perdata, setiap transaksi bisnis harus dilandasi oleh itikad baik (good faith). Namun dalam praktik perdagangan karbon, sejumlah perusahaan membeli kredit karbon dari proyek konservasi yang validitasnya masih diperdebatkan. Contohnya, proyek hutan yang sebenarnya tidak terancam deforestasi tetapi tetap diklaim sebagai penyerap karbon tambahan, atau data serapan karbon yang digelembungkan untuk menaikkan nilai kredit karbon di pasar global.
Masalah hukum muncul ketika perusahaan kemudian memasarkan produknya dengan label “carbon neutral” berdasarkan kredit karbon yang diragukan validitasnya. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini berpotensi menimbulkan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH), terutama dari mitra bisnis atau konsumen yang merasa dirugikan karena nilai keberlanjutan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan realitas.
Generasi muda saat ini—terutama Gen Z—tidak lagi mudah percaya pada klaim keberlanjutan yang hanya berbasis dokumen atau sertifikat administratif. Transparansi berbasis data digital, audit independen, bahkan teknologi seperti blockchain mulai dipandang sebagai solusi untuk memastikan integritas data lingkungan.
Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, perdagangan karbon berisiko berubah menjadi transaksi simbolik semata—sebuah praktik yang secara formal terlihat sah, tetapi secara substansi bisa dipertanyakan. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional perlu berkembang dengan memasukkan klausul baru seperti “environmental integrity” sebagai syarat penting dalam kontrak bisnis global.
Klausul semacam ini akan memastikan bahwa klaim keberlanjutan tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Jika sebuah perusahaan terbukti melakukan greenwashing, maka pihak yang dirugikan memiliki dasar kuat untuk mengajukan gugatan, bahkan melalui mekanisme class action lintas negara.
Bagi Indonesia, isu ini memiliki arti strategis. Negara ini memiliki potensi besar dalam ekosistem karbon global, mulai dari hutan tropis hingga ekosistem pesisir dengan potensi blue carbon yang sangat besar. Namun tanpa kerangka hukum perdata yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi objek perdagangan karbon global yang sarat spekulasi.
Karena itu, regulasi tidak boleh berhenti pada level administratif atau simbolik. Hukum harus mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif terhadap praktik greenwashing, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan.
Pada akhirnya, masa depan bisnis internasional tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh integritas dalam mengelola dampak lingkungan. Hukum yang kuat adalah hukum yang mampu melindungi kepentingan publik dan generasi masa depan—bukan sekadar mempercantik laporan keberlanjutan perusahaan.
