SEMARANG,TOMBAK RAKYAT.COM–Menanggapi rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati di Jawa Tengah pada awal tahun 2026, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas dengan memperkuat koordinasi pencegahan di wilayah tersebut.
Dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur jateng, Senin (30/3/2026).
Wakil Ketua KPK Fitroh Nurcahyanto hadir langsung bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Pertemuan ini difokuskan pada penandatanganan pakta integritas antikorupsi oleh seluruh kepala daerah di Jawa Tengah.
Fitroh Nurcahyanto mengungkapkan bahwa inisiatif kegiatan ini justru datang dari Gubernur Ahmad Luthfi sebagai respons cepat atas kasus hukum yang menimpa sejumlah kepala daerah di wilayahnya, termasuk dugaan kasus di Cilacap, Pati, dan Pekalongan.
“Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali agar tidak ada lagi tindakan korupsi.
Kegiatan penindakan di Jawa Tengah akhir-akhir ini cukup banyak, karena itu sinergi pencegahan harus lebih masif dilakukan,” ujar Fitroh dalam sesi taklimat media.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi mengumpulkan seluruh Bupati, Wali Kota, hingga pimpinan DPRD se-Jawa Tengah untuk menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Langkah ini diharapkan menjadi “alarm keras” bagi para pejabat publik agar menjauhi perilaku koruptif, terutama dalam tata kelola anggaran daerah.
Meski fokus pada pencegahan, KPK menegaskan akan tetap melakukan pemantauan ketat di seluruh wilayah untuk
memastikan integritas tetap terjaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
