1 Mei: sambutan Prabowo berapi api berbaur ditengah buruh, 2 Mei: ucapan Selamat dan apresiasi Pendidikan lewat media. Menegaskan prioritas dua sektor yang mestinya tidak boleh dipertentangkan dan tidak boleh timpang.
TOMBAKOPINI: Kritikaputri
Dua momen nasional—Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional—seharusnya menjadi cermin prioritas negara. Apa yang disampaikan pemimpin, dan lebih penting lagi, ke mana anggaran diarahkan, menunjukkan wajah sebenarnya dari komitmen pemerintah.
Dalam pidato-pidato simbolik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis. Retorika ini terdengar menjanjikan. Namun ketika ditarik ke realitas kebijakan, muncul kontradiksi yang sulit diabaikan: prioritas anggaran justru menunjukkan pergeseran yang tidak sepenuhnya berpihak pada pendidikan.
Salah satu program unggulan yang banyak disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara konsep, ini tampak progresif—menjawab persoalan gizi anak. Namun dalam implementasinya, program ini menyedot anggaran besar yang sebagian diambil dari pos yang selama ini menopang sektor pendidikan.
Di sinilah problem mulai terlihat.
Ketimpangan yang Terlihat Jelas di Lapangan
Di satu sisi, pekerja dalam ekosistem MBG—mulai dari distribusi, pengelolaan dapur, hingga rantai pasok—mendapat dukungan fasilitas dan insentif yang relatif lebih layak. Ini wajar untuk program strategis nasional.
Namun di sisi lain, realitas guru honorer di Indonesia masih jauh dari kata layak.
Berdasarkan berbagai laporan lapangan dan advokasi organisasi guru, banyak guru honorer di daerah menerima honor Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.
Sebagian bahkan telah mengabdi 10–20 tahun tanpa kepastian status sebagai ASN atau PPPK.
Di beberapa daerah, honor tersebut dibayar tidak rutin—tergantung kemampuan anggaran sekolah atau dana BOS.
Ini bukan cerita baru. Ini pola lama yang belum diselesaikan.
Ketika negara mampu menggelontorkan anggaran besar untuk program baru seperti MBG, publik berhak bertanya: mengapa masalah struktural guru honorer yang sudah berlangsung puluhan tahun belum juga menjadi prioritas utama?
Pendidikan vs Program Populis
Secara politik, MBG adalah program dengan daya tarik tinggi—hasilnya cepat terlihat, mudah diklaim, dan langsung dirasakan masyarakat.
Sebaliknya, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya tidak instan. Tidak bisa dipanen dalam satu periode kekuasaan.
Di sinilah sering terjadi bias kebijakan.
Negara cenderung lebih agresif membiayai program yang “terlihat” daripada memperbaiki fondasi yang “menentukan masa depan”.
Padahal, tanpa guru yang sejahtera dan profesional:
kualitas pembelajaran stagnan,
angka literasi tidak bergerak signifikan,
dan bonus demografi berubah menjadi beban demografi.
Alarm Keras untuk Masa Depan Bangsa
Jika prioritas ini tidak dikoreksi, kita sedang mengirim pesan yang berbahaya:
bahwa memberi makan lebih penting daripada mendidik.
Padahal keduanya tidak bisa dipertentangkan—tetapi juga tidak boleh timpang.
Lebih problematis lagi jika kualitas program MBG sendiri masih dipertanyakan:
pengawasan distribusi,
standar gizi,
potensi kebocoran anggaran,
hingga kesiapan infrastruktur di daerah.
Tanpa tata kelola yang kuat, program sebesar ini justru berisiko menjadi ladang pemborosan baru.
Sementara itu, jutaan guru honorer tetap berada dalam ketidakpastian.
Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari
Di titik ini, publik perlu mengajukan pertanyaan yang lebih tajam:
Apakah ini sekadar kelalaian dalam penentuan prioritas?
Ataukah ada pembiaran terhadap masalah lama karena tidak “menguntungkan” secara politik?
Mengapa penyelesaian status dan kesejahteraan guru tidak diposisikan sebagai program strategis nasional setara MBG?
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya butuh anak yang kenyang.
Bangsa ini butuh generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing.
Dan itu hanya bisa lahir dari satu hal:
pendidikan yang diprioritaskan secara nyata, bukan sekadar dirayakan dalam pidato.
