Ketika Tombakrakyat.com (30 April 2026) memberitakan bahwa akses internet di sembilan rumah perangkat desa akhirnya dibuka, publik tidak sedang melihat solusi—melainkan jejak masalah. Sebab jika sejak awal kebijakan ini transparan dan akuntabel, mengapa harus menunggu sorotan publik untuk sekadar membuka akses? Dan lebih jauh lagi, apa yang sebenarnya dikerjakan Inspektorat selama ini?
TOMBAKOPINI: Emhape
Ada satu kalimat dari hasil pemeriksaan inspektorat yang seharusnya membuat publik berhenti sejenak—lalu marah:
“Instalasi Internet Desa dipasang di sembilan rumah perangkat desa agar tidak ada alasan perangkat desa tidak bisa buka WhatsApp karena kehabisan paket data. ”
Kalimat ini bukan sekadar penjelasan teknis. Ini potret cara berpikir. Dan lebih jauh: ini adalah pengakuan telanjang bahwa Dana Desa—yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan—dipakai untuk menyelesaikan masalah personal aparatur.
Mari kita luruskan sejak awal. Ketika 9 rumah perangkat desa dipasangi instalasi jaringan internet dengan akses terbatas, itu bukan kebijakan pelayanan publik. Itu privilese. Dan privilese yang dibiayai uang publik selalu punya satu nama: penyimpangan arah.
Logika yang Terbalik
Dalih “optimalisasi pelayanan” terdengar manis, tapi rapuh. Sebab faktanya justru memukul balik:
Tidak ada peningkatan signifikan layanan informasi selama lebih dari satu tahun.
Akses hanya dinikmati perangkat desa, bukan masyarakat luas.
Baru setelah dipertanyakan warga, muncul wacana “dibuka” dan “sharing router”.
Artinya apa? Kebijakan ini sejak awal tidak dirancang untuk publik. Ia baru “dipublikan” setelah disorot.
Kalau benar tujuannya pelayanan, mengapa tidak dari awal dibangun titik akses publik? Balai desa, pos ronda, atau ruang bersama digital? Mengapa justru rumah pribadi perangkat desa yang diprioritaskan?
Jawabannya sederhana: karena orientasinya bukan pelayanan, tapi kenyamanan internal.
Dana Desa: Hak Publik, Bukan Fasilitas Aparatur
Dana Desa bukan dana insentif kinerja perangkat. Ia adalah hak kolektif warga desa. Penggunaannya harus tunduk pada prinsip:
Keadilan akses
Manfaat langsung ke masyarakat
Transparansi dan akuntabilitas
Ketika anggaran komunikasi digunakan untuk memasang internet di rumah perangkat desa, pertanyaannya bukan sekadar “boleh atau tidak”, tapi:
Apakah itu prioritas? Apakah itu adil?
Apalagi ketika sudah ada pos anggaran lain:
Operasional pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas perangkat desa
Kalau semua fungsi bisa “ditarik” ke Dana Desa, maka yang terjadi adalah kaburnya batas antara kebutuhan publik dan fasilitas pejabat.
Desa yang Terputus dari Pinggirannya
Lebih ironis lagi, wilayah-wilayah terpinggir dari desa yang luasnya tiga kali dari desa pada umumnya, seperti Krangkong, Segentong, Bulusan, dan Tawang Laut—yang justru sering tertinggal akses—tidak tersentuh sama sekali.
Di sini ketimpangan menjadi nyata:
Internet ada, tapi tidak merata
Anggaran ada, tapi tidak adil
Program ada, tapi tidak tepat sasaran
Ini bukan sekadar soal jaringan. Ini soal siapa yang dianggap penting.
Dan dalam kasus ini, jawabannya jelas: bukan warga di pinggiran.
Inspektorat: Mengawasi atau Membenarkan?
Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kebijakan desa, tapi cara ia “diluluskan”.
Argumen yang lemah—bahkan cenderung naif—diterima tanpa kritik. Tidak ada uji manfaat, tidak ada evaluasi dampak, tidak ada pertanyaan mendasar tentang keadilan akses.
Jika pengawasan hanya berhenti pada kesesuaian administratif, tanpa menyentuh substansi, maka pengawasan berubah fungsi: dari kontrol menjadi legitimasi.
Dan ketika itu terjadi, publik kehilangan satu lapis perlindungan penting.
Ini Baru Internet. Lalu yang Lain?
Kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk pertanyaan yang lebih besar:
Bagaimana dengan anggaran lain?
Apakah pola yang sama terjadi di pos berbeda?
Berapa banyak “fasilitas terselubung” yang dibungkus dengan istilah program publik?
Karena satu penyimpangan yang dibiarkan, hampir pasti bukan yang terakhir—melainkan yang pertama terungkap.
Penutup: Mengembalikan Arah
Dana Desa lahir untuk memperkecil ketimpangan, bukan mempertebal privilese. Ketika ia justru dipakai untuk mempermudah aparatur membuka WhatsApp di rumah, kita tidak sedang bicara pembangunan—kita sedang bicara kemunduran cara berpikir.
Jika desa ingin maju, ukurannya sederhana:
Apakah warga paling jauh ikut merasakan?
Apakah yang lemah ikut terangkat?
Apakah anggaran menyentuh yang membutuhkan, bukan yang berkuasa?
Kalau jawabannya “tidak”, maka seberapa canggih pun jaringan internet dipasang—desa itu tetap gelap
