Tombak Rakyat.com – Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah sigap dalam upaya memulihkan wilayah Aceh yang porak poranda akibat bencana banjir bandang. Sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan diterjunkan langsung ke Aceh Tamiang dan Aceh Utara mulai 3 Januari 2026. Kehadiran para “calon pemimpin bangsa” ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang lumpuh serta meringankan beban masyarakat yang terdampak.
Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mendagri menjelaskan bahwa para praja IPDN akan memiliki dua tugas utama. Pertama, mereka akan membantu membersihkan wilayah-wilayah yang terdampak bencana, membersihkan puing-puing, dan menata kembali lingkungan. Kedua, mereka akan berupaya menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang sempat terhenti akibat banjir.
“Aceh Tamiang dan Aceh Utara merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir. Banyak desa yang hilang tersapu banjir, dan pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal. Oleh karena itu, kami mengirimkan para praja IPDN untuk membantu membangkitkan kembali pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan,” tegas Mendagri.
13 Desa Hilang, Ribuan Kantor Desa Rusak: Dampak Bencana di Aceh Sangat Memprihatinkan
Mendagri mengungkapkan data yang sangat memprihatinkan, bahwa dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh.
Penugasan para praja IPDN ini dirancang dengan skema yang menyerupai kuliah kerja nyata (KKN). Dengan terjun langsung ke lapangan, para praja tidak hanya dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga dan memahami realitas sosial masyarakat secara langsung.
Kemendagri Aktif Restorasi Dokumen Kependudukan yang Hilang Akibat Bencana
Selain mengirimkan praja IPDN, Kemendagri juga telah menerjunkan tim khusus untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini diambil karena banyak warga kehilangan dokumen kependudukan penting akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri telah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, yang terdiri atas Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTEP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Layanan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat.
“Sejak 25 November, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa,” jelas Mendagri.
Konferensi pers ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
(Desi/Puspen Kemendagri)
