Dana Desa Dipangkas, Hutang Disiapkan: Negara Sedang Mencetak Kepala Desa atau Calon Tersangka?
TOMBAKOPINI: Emhape
Ada yang aneh dengan cara negara memperlakukan desa belakangan ini. Seperti orang tua yang pelit tapi banyak tuntutan, pemerintah pusat tampak gemar mengurangi jatah, sambil terus menambah beban.
Dana Desa dipangkas. Tapi target pembangunan tetap tinggi. Desa diminta mandiri, kreatif, inovatif—dengan anggaran yang makin menipis. Seolah-olah kreativitas bisa menggantikan kekurangan uang, dan gotong royong bisa menambal lubang fiskal.
Belum selesai sampai di situ, muncul lagi gagasan besar: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebuah konsep yang, di atas kertas, terdengar mulia. Namun seperti banyak program dari atas, ia datang bukan sebagai solusi yang matang, melainkan sebagai eksperimen yang risikonya… dititipkan ke bawah.
Pertanyaannya: ini program pemberdayaan, atau pemindahan risiko secara halus?
Dari Dana Desa ke Dana “Seadanya”
Dulu, Dana Desa dielu-elukan sebagai bukti keberpihakan negara.
Desa diberi ruang, diberi anggaran, diberi harapan. Sekarang? Anggarannya mulai disunat, tapi ekspektasinya tetap dibiarkan gemuk.
Ini seperti menyuruh orang lari maraton sambil diikat kakinya. Lalu ketika ia jatuh, kita menyalahkan karena kurang berusaha.
Pemerintah pusat tampaknya lupa satu hal sederhana: desa tidak hidup dari retorika. Jalan desa tidak dibangun dengan pidato. Ekonomi lokal tidak tumbuh dari slogan.
Ketika Dana Desa dipangkas, yang terjadi bukan efisiensi, tapi amputasi program. Yang hilang bukan pemborosan, tapi kebutuhan dasar.
KDMP: Gotong Royong atau Gotong Hutang?
Masuklah KDMP, dengan narasi besar: membangun ekonomi desa berbasis koperasi. Ide lama yang didaur ulang dengan kemasan baru.
Masalahnya bukan pada koperasinya. Masalahnya ada pada cara berpikir di baliknya.
Jika koperasi ini didorong dengan skema pembiayaan berbasis hutang, lalu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika usaha gagal?
Apakah kementerian yang merancang? Tentu tidak.
Apakah konsultan yang menyusun proposal? Juga tidak.
Jawaban paling realistis: Kepala Desa.
Ya, lagi-lagi kepala desa.
Dalam banyak kasus di negeri ini, tanggung jawab itu seperti air—mengalir ke bawah. Ketika sesuatu bermasalah, yang pertama kali diperiksa bukan pembuat kebijakan, tapi pelaksana di lapangan.
Dengan kata lain, negara seperti sedang berkata:
“Silakan jalankan program ini. Kalau berhasil, itu keberhasilan kami. Kalau gagal… ya, kita lihat nanti.”
Kepala Desa: Dari Pelayan Publik ke “Penanggung Segala”
Menjadi kepala desa hari ini bukan lagi soal pengabdian semata. Ini sudah mendekati profesi berisiko tinggi—tanpa perlindungan yang memadai.
Ia harus:
Mengelola anggaran yang diawasi ketat,
Menjalankan program dari berbagai kementerian,
Menenangkan konflik sosial di masyarakat,
Dan sekarang, berpotensi ikut menanggung risiko ekonomi dari skema seperti KDMP.
Satu kesalahan administrasi bisa berujung pemeriksaan.
Satu kebijakan yang tidak berjalan bisa berujung tuduhan.
Sementara banyak keputusan strategis justru datang dari atas.
Ironisnya, negara seolah heran ketika minat menjadi kepala desa menurun atau kualitas kandidat dipertanyakan.
Apa yang diharapkan? Orang-orang rasional dengan integritas tinggi maju ke arena yang aturannya saja tidak adil?
Desa: Laboratorium Kebijakan Gagal
Jika jujur, desa hari ini mulai terlihat seperti laboratorium kebijakan. Tempat berbagai ide “diuji coba” tanpa konsekuensi langsung bagi perancangnya.
Program datang silih berganti. Pendekatan berubah-ubah. Tapi satu yang tetap: desa selalu diminta menyesuaikan.
Ketika berhasil, pusat akan mengklaim sebagai capaian nasional. Ketika gagal, desa diminta introspeksi.
Ini bukan kemitraan. Ini relasi yang timpang.
Satir yang Menjadi Nyata
Maka jangan heran jika muncul sindiran di masyarakat:
“Hanya orang gila pengabdian yang masih mau jadi kepala desa.”
Dan mungkin, itu bukan lagi sekadar satir.
Dalam situasi di mana anggaran dipangkas, risiko ditambah, dan perlindungan minim, keputusan untuk maju menjadi kepala desa memang membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar niat baik. Ia butuh keberanian yang nyaris irasional.
Atau… motif lain yang tidak ingin kita bahas terlalu jauh.
Penutup: Negara Sedang Menguji Batas Kewarasan
Jika pola ini terus berlanjut, kita sedang menuju satu titik berbahaya: krisis kepemimpinan di tingkat desa.
Bukan karena tidak ada orang baik. Tapi karena sistemnya membuat orang baik berpikir dua kali.
Negara perlu berhenti bermain eksperimen dengan desa. Jika memang ingin membangun dari bawah, maka perlakukan desa sebagai mitra, bukan penyangga kegagalan.
Jika tidak, jangan kaget jika suatu hari nanti jabatan kepala desa bukan lagi diperebutkan, tapi dihindari.
Dan saat itu terjadi, kita semua tahu:
yang bermasalah bukan desa.
Tapi cara negara memperlakukannya.
