Indramayu, TombakRakyat.com — Aksi unjuk rasa menolak rencana revitalisasi kawasan Pantura di Kabupaten Indramayu berujung ricuh setelah massa tidak berhasil menemui Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Demonstrasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas, disertai pelampiasan kekecewaan terhadap sejumlah fasilitas umum.
Aksi tersebut diikuti oleh warga yang mayoritas berasal dari wilayah pesisir Pantura. Mereka menuntut pemerintah daerah membatalkan rencana kerja sama revitalisasi yang dinilai berpotensi merugikan petani tambak. Massa khawatir proyek tersebut akan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sektor perikanan tambak.
Sejumlah peserta aksi mengaku telah berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung melalui dialog terbuka. Namun, tidak hadirnya kepala daerah maupun perwakilan resmi pemerintah di lokasi aksi memicu kekecewaan yang meluas.
“Kami datang untuk berdialog, bukan membuat kerusuhan. Tapi ketika tidak ada yang menemui kami, kekecewaan itu tidak terhindarkan,” ujar salah satu peserta aksi di lokasi.
Ketegangan meningkat ketika sebagian massa mulai meluapkan emosi. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi berupaya mengendalikan situasi agar tidak semakin meluas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait jumlah kerusakan fasilitas umum maupun korban dalam peristiwa tersebut.
Para demonstran menyatakan akan melanjutkan aksi mereka dalam waktu dekat, termasuk rencana membawa aspirasi ke tingkat pusat di Jakarta. Langkah ini disebut sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, absennya kepala daerah dalam momentum krusial seperti unjuk rasa berpotensi memperlebar jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keterbukaan dan respons cepat terhadap aspirasi publik menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas sosial.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait ketidakhadiran bupati dalam aksi tersebut maupun sikap pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan massa.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya ruang dialog yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi warga.
