Oleh: M.Fathurahman
Pemandangan antrean panjang, prosedur berbelit, dan wajah birokrat yang tidak ramah, perlahan mulai berganti dengan layar sentuh dan Mal Pelayanan Publik (MPP).Namun, transformasi digital yang digaungkan di berbagai instansi pemerintah Indonesia tampaknya belum sepenuhnya menutup kotak pandora korupsi.
Ironisnya, di tengah gencar-gencarnya narasi e-government, pola konstruktif pelayanan publik justru seringkali disalahgunakan, menjadi celah “halus” bagi pungutan liar (pungli) dan suap.
Digitalisasi, tapi Masih “Ambil Jalan Pintas”
Survei menunjukkan bahwa 60% masyarakat masih rela membayar pungli asalkan urusan cepat selesai.
Fenomena ini menunjukkan adanya mentalitas “terima beres” yang dimanfaatkan oleh oknum birokrat. Celah korupsi tidak lagi hanya melalui tatap muka langsung, melainkan melalui manipulasi sistem informasi, keterlambatan disengaja, atau kewajiban menggunakan “vendor khusus”.
Kasus-kasus yang diusut KPK pada 2025 dan awal 2026 menunjukkan bahwa pungli dan gratifikasi masih merajalela, mulai dari sektor perizinan hingga pendidikan.Ini adalah sinyal merah bahwa reformasi birokrasi masih bersifat permukaan (lips service) dan belum merasuk pada perubahan pola pikir (mindset) aparatur.
Pungli Adalah Korupsi, Tindak Tanpa Ampun!
Kita harus tegas: Pungli adalah korupsi, bukan sekadar “uang rokok” atau “pelicin”. Pungli dalam birokrasi, seberapa kecil pun nominalnya, adalah tindak pidana yang merampas hak warga negara atas pelayanan yang adil dan gratis.
Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan.Penindakan tegas oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik kepada pelaku tingkat bawah maupun atasan yang membiarkan (pembiaran/nepotisme).Pemecatan, penyitaan aset, dan hukuman maksimal adalah keharusan untuk memberikan efek jera yang nyata.
Ikhtisar dan Langkah Preventif KPK: Menutup Celah Sebelum Terjadi
Menyadari kerawanan tersebut, KPK menerapkan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi—Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan—dengan fokus khusus pada pelayanan publik melalui perbaikan sistem:
- Digitalisasi Terintegrasi & Transparan: KPK mendorong penuh implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menutup tatap muka langsung antara petugas dan pemohon layanan. Seluruh alur harus terlacak digital (sistem tracking).
- Penguatan Pengawasan Internal (APIP): KPK menuntut Inspektorat di kementerian/daerah berani menindak oknum, bukan hanya menjadi “stempel” bagi atasan.
- Penerapan Meritsistem (Anti Nepotisme): Mencegah jual beli jabatan yang menjadi akar korupsi birokrasi, di mana pegawai yang “membeli” jabatan akan mencari balik modal melalui pungli.
- Pariwara & Edukasi Anti Pungli: Pada 2026, KPK meluncurkan program kampanye masif, termasuk “Pariwara Antikorupsi”, untuk mengedukasi masyarakat berani menolak dan melaporkan pungli.
- Mal Pelayanan Publik (MPP) Berintegritas: Memastikan MPP bukan hanya pindah tempat fisik, tapi juga memiliki standar pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Penutup
Birokrasi yang sehat adalah fondasi negara maju. Reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai upaya memotong akar korupsi, bukan sekadar memoles wajah pelayanan.Saatnya berhenti menoleransi pungli dan bersama-sama menuntut birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.
