TOMBAKOPINI: IAB
Siapkan kopi dulu, Bang! Jangan langsung diseruput kalau masih panas. Soalnya cerita kali ini juga lumayan panas. Bahkan lebih panas daripada obrolan warung kopi menjelang pemilu, ketika semua orang mendadak jadi pengamat politik, ahli ekonomi, sekaligus pelatih tim nasional.
Kita selama ini mengenal Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai semacam guru galak yang memeriksa PR pemerintah daerah. Kalau ada angka yang mencurigakan, mereka yang bertanya. Kalau ada laporan yang berantakan, mereka yang mengoreksi. Kalau ada pengeluaran yang membuat dahi berkerut mereka yang meminta penjelasan.
Singkatnya, BPK adalah salah satu benteng terakhir yang menjaga agar uang rakyat tidak dipakai seenaknya.
Masalahnya, Bang, bagaimana kalau penjaga benteng justru ketahuan membuka pintu dari dalam?
Nah, di sinilah cerita berubah dari film dokumenter menjadi drama yang membuat rakyat mengelus dada sambil menyeruput kopi yang tiba-tiba terasa pahit.
KPK baru saja menciduk lima ASN BPK terkait dugaan pengaturan hasil audit demi memperoleh predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Nama yang paling menyita perhatian adalah Titin Rita Lestari, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Titin bukan orang sembarangan. Untuk sampai ke posisi seperti itu diperlukan pendidikan tinggi, pelatihan berlapis, pengalaman panjang, dan kemampuan membaca laporan keuangan yang tebalnya kadang lebih menegangkan daripada novel misteri. Sementara rakyat biasa melihat laporan setebal itu saja sudah menguap sebelum membuka halaman kedua.
Selama bertahun-tahun ia berkutat dengan angka. Mengejar selisih rupiah yang hilang, memeriksa bukti transaksi, dan menelusuri jejak pengeluaran. Auditor adalah pemburu kesalahan profesional. Mereka bisa menemukan angka janggal yang bersembunyi di antara ribuan halaman seperti detektif menemukan tersangka di tengah keramaian pasar.
Namun hidup kadang punya selera humor yang aneh.
Perjalanan panjang yang dibangun selama bertahun-tahun itu kini berujung pada sorotan kamera. Saat keluar dari ruang pemeriksaan KPK, tidak ada lagi kesan mewah atau megah. Tidak ada pula penghargaan yang dipajang.
Yang ada hanya rompi oranye.
Di dada kanannya terpasang nomor 126. Angka yang mendadak lebih terkenal daripada ribuan angka dalam laporan audit yang pernah diperiksanya. Di dada kirinya tertulis kalimat yang tak pernah ingin dibaca siapa pun sebagai identitas diri: “Tahanan KPK.”
Miris, Bang.
Negeri ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar. Gelar akademik berjejer seperti gerbong kereta. Sertifikat pelatihan bertumpuk seperti berkas di kantor. Seminar integritas digelar berkali-kali. Spanduk antikorupsi dipasang di mana-mana. Bahkan kadang jumlah spanduknya lebih banyak daripada pohon peneduh di pinggir jalan.
Padahal yang dikejar dalam audit bukanlah penghargaan semata. Kita sering mendengar istilah WTP. Di dunia birokrasi, tiga huruf ini kadang diperlakukan seperti trofi Piala Dunia. Dipasang di baliho, dipamerkan dalam pidato, diumumkan di media sosial, bahkan kadang dirayakan lebih meriah daripada perbaikan jalan yang bertahun-tahun dinanti warga.
Akibatnya, sebagian orang menjadi lebih sibuk mengejar label daripada memperbaiki isi laporan.
Lalu lahirlah ironi yang menyakitkan. Lembaga yang seharusnya memeriksa justru diperiksa. Pengawas justru diawasi. Wasit pertandingan malah dituduh ikut bermain. Ibarat satpam bank yang tiba-tiba ikut antre membawa karung uang, tentu orang-orang langsung bertanya-tanya.
Dan rakyat?
Ya seperti biasa, Bang. Duduk di warung kopi sambil menggelengkan kepala. Sebab setiap kali kasus seperti ini muncul, yang hilang bukan hanya uang negara. Yang ikut terkikis adalah kepercayaan masyarakat.
Padahal kepercayaan jauh lebih mahal daripada angka dalam laporan keuangan. Uang yang hilang masih bisa dicari. Anggaran yang bocor masih bisa diperbaiki. Tetapi kepercayaan yang rusak sering membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk kembali.
Mudah-mudahan kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan jabatan, tidak bisa dipoles dengan pidato, dan tidak bisa dicetak dalam sertifikat penghargaan. Sebab ketika penjaga lumbung berubah menjadi tikus, yang kelaparan bukan hanya pemilik padi, melainkan kepercayaan seluruh negeri.
Seruput lagi kopinya, Bang. Kali ini pelan-pelan saja. Soalnya yang panas bukan lagi kopinya, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi bersama.
