“Joget di Dapur Negara: Ketika Program Makan Bergizi Gratis Kehilangan Keseriusan”
TOMBAKOPINI: Kritikaputri
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu proyek sosial terbesar pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tujuan yang mulia: memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak.
Namun dalam beberapa hari terakhir, publik justru disuguhi pemandangan yang jauh dari keseriusan sebuah program negara.
Viral di media sosial video seorang mitra MBG bernama Hendrik Irawan yang berjoget di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Video tersebut beredar sejak 23 Maret 2026 dan memperlihatkan Hendrik menari di area dapur dengan latar logo BGN.
Bagi sebagian orang mungkin ini sekadar konten media sosial. Tapi bagi publik yang memahami konteksnya, video itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih serius: hilangnya rasa tanggung jawab dalam mengelola program negara.
Dapur Negara Bukan Studio Konten
Dapur SPPG seharusnya merupakan ruang yang steril, disiplin, dan penuh standar keamanan pangan. Di tempat itulah makanan untuk anak-anak diproduksi secara massal.
Dalam dunia pelayanan gizi dan keamanan pangan, dapur produksi bukan ruang hiburan. Setiap prosedur harus mengikuti prinsip higienitas, sanitasi, dan kontrol kualitas. Bahkan di industri katering sekolah atau rumah sakit, standar ini dijaga ketat karena menyangkut kesehatan publik.
Ketika dapur program nasional berubah menjadi latar joget konten media sosial, pesan yang sampai ke publik sangat jelas: program ini dikelola dengan mentalitas proyek, bukan tanggung jawab negara.
Lebih dari sekadar etika, ini soal budaya kerja dalam birokrasi program sosial.
MBG Sudah Dipenuhi Kontroversi Sejak Awal
Video joget tersebut muncul di tengah banyaknya pertanyaan publik terhadap implementasi MBG.
Beberapa kritik yang berkembang di masyarakat antara lain:
Menu gizi yang dipertanyakan
Banyak laporan dari daerah menunjukkan menu yang dinilai tidak memenuhi standar gizi ideal.
Skema anggaran yang kontroversial
Sebagian pembiayaan program ini diambil dari pos anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Kesiapan infrastruktur yang belum merata
Tidak semua daerah memiliki fasilitas dapur produksi yang memenuhi standar pengolahan makanan massal.
Potensi kebocoran anggaran
Program berskala nasional dengan distribusi besar selalu memiliki risiko moral hazard jika pengawasan lemah.
Di tengah berbagai masalah tersebut, munculnya video joget di dapur program negara justru memperkuat kesan bahwa MBG berjalan lebih cepat dari kesiapan sistemnya.
Ketika Kritik Publik Dianggap Sekadar Gangguan
Sejak awal, banyak tokoh masyarakat, ahli gizi, hingga pengamat kebijakan publik telah memberi masukan terkait desain program MBG. Mulai dari aspek gizi, tata kelola anggaran, hingga mekanisme distribusi.
Namun dalam praktiknya, kritik sering kali diperlakukan sebagai hambatan politik, bukan sebagai peringatan kebijakan.
Padahal dalam kebijakan publik berskala besar, kritik adalah sistem alarm. Ia muncul untuk mencegah kegagalan yang lebih besar di kemudian hari.
Video joget di dapur SPPG mungkin hanya satu insiden kecil. Tetapi ia menjadi simbol dari kegagalan menjaga disiplin program.
Yang Harus Disuspensi Bukan Orangnya, Tapi Programnya
Respons yang biasanya muncul dalam kasus seperti ini adalah mencari kambing hitam: individu yang viral akan diberi sanksi, bahkan mungkin dicopot.
Tetapi jika masalahnya adalah sistem, menghukum individu tidak akan menyelesaikan persoalan.
Jika benar banyak masalah muncul dalam implementasi MBG—mulai dari menu gizi, tata kelola anggaran, hingga standar operasional dapur—maka langkah yang lebih rasional adalah:
melakukan audit menyeluruh terhadap program tersebut.
Dalam bahasa kebijakan publik, langkah ini dikenal sebagai policy pause atau penghentian sementara program untuk evaluasi.
Artinya, yang perlu dipertimbangkan bukan sekadar mensuspensi mitra yang berjoget di dapur.
Yang mestinya disuspensi justru programnya.
Bukan untuk membatalkan, tetapi untuk memastikan bahwa program sebesar MBG tidak berubah menjadi proyek populis yang menghabiskan anggaran besar tanpa hasil yang jelas.
Negara Tidak Boleh Bekerja Dengan Mentalitas Konten
Di era media sosial, banyak orang berlomba membuat konten viral. Tetapi negara tidak boleh bekerja dengan logika yang sama.
Program publik harus dibangun dengan perencanaan matang, disiplin operasional, dan akuntabilitas anggaran.
Jika dapur program gizi nasional saja bisa berubah menjadi panggung joget viral, maka publik berhak bertanya:
Apakah negara benar-benar serius menjalankan program ini?
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi birokrasi.
Yang dipertaruhkan adalah kesehatan generasi masadepan dan uang rakyat yang membiayainya.
